Diskominfotik Jakarta Didorong Pasang CCTV di Kawasan Rawan

SekarangAja, JAKARTA–DPRD DKI Jakarta mengingatkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) memasang kamera pengawas atau CCTV di kawasan rawan kejahatan sebagai prioritas.

Itu diingatkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua.  Dia meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan kembali hasil efisiensi anggaran pengadaan CCTV untuk menambah titik pemantauan di sejumlah wilayah yang membutuhkan.

Menurut Inggard penghematan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pengawasan, terutama di kawasan rawan tawuran, tindak kejahatan, peredaran narkoba, hingga kemacetan.

Inggard menjelaskan, efisiensi pengadaan bisa dilakukan dengan menyesuaikan spesifikasi dan fitur CCTV berdasarkan kebutuhan di lapangan. Fitur analitik maupun surveillance tidak perlu dipasang pada seluruh perangkat jika memang tidak dibutuhkan.

“Kalau enggak perlu analitik, kenapa dipasang analitik, sehingga ada penghematan. Tentu saja uang penghematan yang sejumlah Rp80 miliar ini bisa kembali dipasangkan kepada CCTV ke daerah-daerah rawan tawuran, kejahatan, kemacetan,” ujar Inggard, Rabu (4/11/2026) hari ini melansir beritajakarta.id.

Ia berharap, anggaran hasil efisiensi tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk menambah titik pemasangan CCTV. Terlebih, masih banyak wilayah yang membutuhkan fasilitas pemantauan guna meningkatkan keamanan lingkungan.

“Kita ingin yang janjinya Pak Gubernur untuk pemasangan CCTV segera direalisasi, karena sudah ada penghematan dari pemasangan yang kemarin bisa dihemat. Nah, ini harus kembali dioptimalkan untuk pemasangan jumlah titik yang ada agar kebutuhan masyarakat terkait dengan pengamanan dan keamanan bisa terealisasi dengan baik,” terangnya.

Inggard menambahkan, pemasangan CCTV perlu diprioritaskan di lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi, seperti kawasan yang berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba. Penambahan kamera pengawas diharapkan dapat mengoptimalkan pemantauan lingkungan sekaligus mendukung upaya pencegahan tindak kejahatan.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja Komisi A agar menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, setiap alokasi anggaran harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang penting anggaran itu memang harus tepat sasaran dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan keselamatan masyarakat, dan keamanan masyarakat,” tandasnya. (red)