Transparansi Dana BOSP dan Validitas Dapodik Fondasi Pendidikan Bermutu
TANGERANG– Kemendikdasmen melalui Ditjen PAUD Dikdasmen menggelar Sosialisasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun 2025 di Kabupaten Tangerang, Banten, pada 9–12 September 2025.
Kegiatan ini dibuka Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat. Dihadiri jajaran pimpinan Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota, operator data pendidikan, hingga Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Wamen Atip menegaskan bahwa Dana BOSP dan Dapodik merupakan dua instrumen utama dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan.
“Dana BOSP adalah instrumen strategis untuk memastikan sekolah tetap dapat beroperasi dengan dukungan biaya operasional yang adil, transparan, dan merata. Sedangkan Dapodik menjadi tulang punggung data pendidikan agar setiap kebijakan berbasis data yang akurat,” ujar Wamen Atip.
Wamen Atip juga menyampaikan sejumlah program prioritas Kemendikdasmen yang sedang berjalan. Di antaranya, Revitalisasi sekolah. Lebih dari 13.000 satuan pendidikan telah direvitalisasi, dengan anggaran Rp 16,9 triliun di 552 pemerintah daerah, 4.818 kecamatan, dan 9.183 desa. Program ini tidak hanya membangun sarana fisik, tetapi juga memperkuat kurikulum, kompetensi guru, serta hubungan sekolah dengan masyarakat.
Selanjutnya, digitalisasi pendidikan. Sekitar 300 ribu satuan pendidikan akan mendapatkan dukungan digitalisasi pembelajaran untuk menunjang guru dan murid memperkuat literasi dan numerasi yang memanfaatkan teknologi digital. Selain itu pembelajaran mendalam. Ini sebagai bentuk strategi perbaikan pembelajaran yang lebih bermakna, dan berkesadaran mewujudkan delapan profil lulusan.
Juga dana BOSP. Yakni sebagai dana yang strategis, hadir untuk menjaga eksistensi sekolah dengan pemberian biaya operasional, sementara Dapodik untuk memastikan setiap anak dan setiap sekolah tercatat, terdata, dan terlayani. Dengan data yang akurat dan pendanaan yang tepat sasaran, dapat memastikan bahwa anak-anak di kota maupun desa, di sekolah besar maupun kecil, memiliki pijakan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
“Di tengah dinamika sosial dan tantangan zaman, sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak-anak. Saya berpesan kepada dinas pendidikan agar melindungi peserta didik dari provokasi, disinformasi, dan pengaruh negatif, baik dari jalanan maupun dari derasnya arus digital,” tambah Wamen Atip.
Sebelumnya, Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, dalam laporannya menyampaikan bahwa Dapodik dan Dana BOSP ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
“Dapodik menyediakan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan, sementara Dana BOSP menjadi instrumen pendanaan strategis yang memastikan setiap anak Indonesia mendapat layanan pendidikan tanpa terkecuali,” ujar Gogot.
Lebih lanjut, Gogot mengatakan bahwa kualitas data Dapodik saat ini berada pada tingkat yang cukup baik, dengan nilai kelengkapan 88,6, validitas 77,8, dan mutakhir 87,7. Namun, perbaikan terus diperlukan untuk menjaga konsistensi, ketepatan, dan pemutakhiran data.
“Adapun tantangan besar Dapodik adalah menjaga kualitas data yang konsisten dan tepat waktu, agar benar-benar menjadi dasar kebijakan pendidikan yang akurat,” ucapnya.
Kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan menyampaikan kebijakan terbaru sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2025, memberikan penguatan teknis pendataan satuan pendidikan, serta membahas isu-isu strategis terkait pelaksanaan program BOSP.
Menutup sambutannya, Wamen Atip menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak. “Pendidikan bermutu untuk semua hanya bisa terwujud dengan kerja sama dan gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat luas. Mari kita buktikan, meskipun ada krisis di luar sana, pendidikan tetap melaju,” tegasnya. (red)
