Kemkomdigi Jelaskan Batas Kewenangan Moderasi Konten Digital

SekarangAja, JAKARTA- Penanganan konten ilegal di ruang digital harus mengikuti dasar hukum, proses verifikasi, dan mekanisme koordinasi dengan platform digital maupun instansi berwenang. Itu ditegaskan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Pemerintah juga memberikan ruang bagi platform untuk menyampaikan tanggapan dan mengajukan keberatan atas tindakan moderasi serta sanksi administratif.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Mediodecci Lustarini menjelaskan kewenangan Kemkomdigi untuk melakukan moderasi konten berlandaskan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 40.

Pasal tersebut mengatur bahwa pihak platform diberikan kewajiban untuk melakukan moderasi mandiri. Kewajiban tersebut diberikan untuk memastikan platform-platform yang menyediakan konten buatan pengguna (user generated content) tetap aman dan kondusif.

“Di Pasal 40 sebenarnya kewenangan moderasi itu diberikan kewajibannya kepada platform. Tujuannya untuk memastikan bahwa memang khususnya platform-platform yang bersifat user generated content itu tetap kondusif dalam melakukan operasional daripada penyebaran konten ataupun distribusi konten,” jelasnya dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan peraturan yang ada, Kemkomdigi memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan dan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum, mewajibkan platform digital menurunkan konten sesuai batas waktu yang ditetapkan, menjatuhkan sanksi administratif, serta menilai tingkat kepatuhan tata kelola konten penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat.

“Jadi kalau kita melihat semua aturan ini, Komdigi bisa memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses untuk konten yang melanggar hukum, mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melakukan takedown sesuai dengan service level agreement, menjatuhkan sanksi administratif, dan menilai tingkat kepatuhan tata kelola konten dari PSE lingkup privat,” imbuh Mediodecci.

Namun demikian, kewenangan Kemkomdigi juga memiliki batasan karena Kemkomdigi tidak melakukan penyidikan dan penegakan hukum pidana secara mandiri serta tidak dapat memutus akses secara sewenang-wenang.

Pemutusan akses secara langsung hanya berlaku untuk konten perjudian daring dan pornografi. Sementara, konten lainnya memerlukan rekomendasi atau verifikasi instansi berwenang.

“Jadi konten yang bisa diputus secara langsung oleh Komdigi hanya dua, perjudian online dan pornografi. Selain dari itu, Komdigi diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi ataupun verifikasi instansi yang berwenang atas muatan daripada konten yang mengandung muatan yang dilarang tersebut,” tegasnya.

Dalam prosesnya, Kemkomdigi melakukan verifikasi terhadap laporan yang berasal dari patroli siber, aduan masyarakat, instansi, maupun aparat penegak hukum sebelum menyampaikan notifikasi kepada platform.

“Di sini prosesnya mulai dari kita terima aduan, entah dari patroli siber, aduan konten masyarakat, aduan instansi, ataupun aduan Polri. Komdigi melakukan verifikasi terhadap data dukung yang diberikan atas dugaan pelanggaran, kemudian memeriksa persyaratan, lalu mengkomunikasikannya kepada platform,” terang Mediodecci.

Platform kemudian diberikan kesempatan untuk menanggapi notifikasi tersebut dan menyampaikan kesediaan mereka untuk memenuhi permintaan penurunan konten.

Mediodecci menekankan bahwa tidak semua permintaan tersebut langsung diterima secara otomatis oleh pihak platform.

“Jadi, kita memberikan notifikasi bahwa terdapat satu batch, isinya antara 200-400 link dalam satu kali pengiriman, yang harus mereka respon. Tanggapan itu bisa berupa bahwa mereka setuju dengan notifikasi kita dan akan menindaklanjuti atau mereka tidak setuju. Perlu kita pahami bahwa tidak semua batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui oleh platform,” lanjutnya.

Apabila proses penanganan berlanjut ke tahap pengenaan sanksi kepada pihak platform, Kemkomdigi tetap menjamin hak mereka untuk mengajukan keberatan atas keputusan tersebut.

“Jadi setelah masuk ke dalam sistem, kemudian ada pengenaan sanksi mulai dari surat teguran 1, lalu surat teguran 2 yang sudah dilengkapi dengan kode billing untuk tagihan atas denda administratif, platform tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan,” pungkas Mediodecci. (red)