DPRD Kota Malang Dorong Produk Lokal Jadi Penggerak Ekonomi

SekarangAja, MALANG– Momentum peringatan Kemerdekaan RI dimaknai sebagai refleksi perjuangan para pahlawan sekaligus menjadi dorongan untuk memperkuat perekonomian daerah.

DPRD Kota Malang mengajak masyarakat meningkatkan kebanggaan terhadap produk dalam negeri. Terutama produk lokal, agar pelaku UMKM semakin berkembang dan naik kelas.

Pesan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Pada Sidang Tahunan MPR Dan Sidang Bersama DPR/DPD RI, Jumat (14/8/2026) hari ini.  Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya juga turut menegaskan pentingnya sektor UMKM ini dalam perekonomian bangsa.

Menurut Mia, sapaan akrab Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam langkah nyata untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Salah satunya dengan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Kita harus dukung penuh supaya terwujud cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur,” tegasnya.

Ia menilai semangat tersebut juga perlu diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Momen HUT RI ini juga harus diiringi dengan kebanggaan menggunakan produk dalam negeri. Khususnya penggunaan produk-produk lokal agar UMKM di Kota Malang semakin bangkit dan naik kelas,” tuturnya.

Selain mendorong penguatan ekonomi lokal, Mia mengajak seluruh pihak menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum mempererat persatuan dan kesatuan. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.

Dalam rapat paripurna tersebut, jajaran anggota DPRD Kota Malang bersama pejabat Pemkot Malang dan Forkopimda turut hadir. Sebelum mengikuti pidato kenegaraan Presiden, Mia juga mengajak seluruh peserta rapat mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, hingga nyawa demi kemerdekaan Indonesia.

“Kita wajib mengenang sejenak, seraya memanjatkan doa agar para pahlawan kemerdekaan kita mendapatkan anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta’ala atas pengorbanan yang mereka berikan,” katanya.

Untuk diketahui,  dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI Pada Sidang Tahunan MPR Dan Sidang Bersama DPR/DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur. RAPBN 2027 didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat.

“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan makin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif,” kata  Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya yang disaksikan secara live streaming di DPRD Kota Malang.

“Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus makin baik dan makin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa RAPBN 2027 difokuskan pada delapan program kerja prioritas nasional (PKPN). Kedelapan program ini yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” katanya.

Untuk mendukung agenda tersebut, belanja negara 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik Bruto (PDB).

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen. Lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per satu dolar Amerika Serikat,” jelas Presiden.

Pemerintah turut menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0 sampai 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka turun ke rentang 4,3 sampai 4,87 persen, serta rasio gini membaik menjadi 0,362 sampai 0,367. Presiden menegaskan angka tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten, optimalisasi pendapatan negara, minimalisasi kebocoran penerimaan, efisiensi belanja, penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pengembangan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

“Angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita,” kata Presiden.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 sebagai upaya memperbarui data aktivitas ekonomi nasional. Presiden mendorong seluruh masyarakat untuk mengisi formulir sensus dengan penuh kejujuran.

“Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran,” lanjutnya. (inforial/BPMI Setpres/red)