Komisi C DPRD Kota Malang Dukung BTS, Tapi Harus Perhatikan Sopir Angkot
KOTA MALANG– Komisi C DPRD Kota Malang meminta Pemkot Malang menseriusi realisasi angkutan massal modern di Kota Malang. Ini menjadi salah satu solusi pententasan masalah kemacetan yang selalu menjadi keluhan warga.
Ini ditegaskan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang M Fathol Arifin. Ia menjelaskan salah satu rencana Pemkot Malang yakni sistem transportasi massal dengan skema Buy The Service (BTS) bisa menjadi solusi.
“Karena itu kami minta ini diseriusi. Prinsipnya jika ini membawa manfaat dan tujuannya mengatasi kemacetan akan kami dukung. Tapi seperti apa skema detailnya? Harus diperhatikan apa-apa saja dampak lainnya,” tegas Fathol.
Ia mengatakan skema BTS sangat baik jika bisa diterapkan di Kota Malang, jika Pemkot Malang tetap melibatkan pelaku-pelaku jasa transportasi yang sudah ada. Artinya tidak serta merta mengganti sistem transportasi dan meninggalkan pelaku jasa transportasi yang sudah ada sebelumnya.
Konsep menggaji sopir angkutan massal dan merekrut dari sopir-sopir angkutan kota (angkota) saat ini, dipandang menjadi solusi. Komisi C DPRD Kota Malang meminta hal ini diwujudkan jika skema BTS diberlakukan.
“Kami akan minta terus progresnya. Dan kedepan akan juga berkomunikasi dengan paguyuban angkutan Kota Malang. Ini sangat baik jika memang bisa direalisasikan. Kami tahu Kota Malang butuh terobosan baru untuk mengentas masalah kemacetan dan transportasi,” kata politisi PKB asal Dapil Sukun ini.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto menambahkan, Pemkot Malang perlu mendetailkan kembali rencana realisasi skema BTS untuk transportasi massal ini kepada DPRD Kota Malang.
Karena jika berkaitan dengan anggaran, Legislatif akan membantu merancang kebutuhannya. Diketahui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang sempat menjelaskan biaya operasional realisasi BTS bisa menghabiskan miliaran rupiah setiap bulannya.
“Kami siap mendukung skema apapun yang itu bisa memajukan transportasi umum di Kota Malang. Pastinya akan kami tanyakan terus proses dan progresnya. Kajian detailnya akan kami telaah juga termasuk kebutuhan anggarannya seperti apa dan lain-lain,” pungkas Eko. (inforial/ran)
