Begini Kata Waka Komisi D DPRD Kota Malang Tentang Perda Kepariwisataan
MALANG- Sektor pariwisata di Kota Malang harus diperkuat dukungan regulasi. Regulasi yang ada saat ini perlu mendapat sentuhan peremajaan agar sesuai dengan kebutuhan. Wakil Ketua (Waka) Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi, S.Pd, MM menilai regulasi yang dimiliki Pemkot Malang saat ini seperti Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan idealnya harus di-update sesuai kondisi zaman.
“Secara regulasi sudah punya, namun memang perlu ada perubahan,” ujar Suryadi. Dijelaskannya, saat ini masih belum diatur mengenai aturan kampung tematik. Padahal, kampung tematik merupakan salah satu tujuan pariwisata di Kota Malang.
Selain perda yang nantinya mengatur kampung tematik dan objek wisata lainnya, Kota Malang juga perlu memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda). “Ripda memang perlu digagas kembali,” tegasnya saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang.
DPRD Kota Malang telah membahas Ranperda Kepariwisataan beserta Ripda. Hanya saja pembahasan yang ditargetkan selesai tahun lalu itu belum rampung hingga sekarang. Dorongan dari semua stakeholder dibutuhkan untuk bisa merampungkan tujuan dibentuknya perda baru tentang Kepariwisataan.
Di tempat terpisah, Ketua Pokdarwis Kota Malang, Isa Wahyudi menyatakan peninjauan Ranperda Kepariwisataan sudah bergulir sejak tahun 2020 karena Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan belum memasukkan kampung tematik sebagai objek wisata unggulan. Namun, review ranperda itu belum disahkan sampai sekarang.
Padahal, hasil Raker Forkom Pokdarwis Kota Malang pada 5 Februari 2023 lalu di Warung Tani, Dau, Malang, sebanyak 23 kampung tematik berkontribusi menambah daya tarik wisata dari 52 objek wisata di Kota Malang. “Semoga ada titik terang dari rencana ini,” tegas Isa. (Inforial/ran)
