Pemilu Damai 2024, ASN Kominfo Ikrar Netralitas
JAKARTA-Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tak bisa ditawar. Harga mati! Komitmen itu kembali ditegaskan ASN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Wamenkominfo Nezar Patria memimpin pembacaan ikrar netralitas ASN di lingkungan Kementerian Kominfo, Rabu (4/10/2023).
Menteri Budi Arie menekankan empat pernyataan ikrar yang menjadi pegangan bagi seluruh sivitas. Pertama, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik. Baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024.
“Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu,” ucapnya saat membacakan ikrar diikuti oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Kominfo di Jakarta Pusat dikutip dari siaran pers Kementerian Kominfo.
Pada pernyataan ketiga, Menkominfo Budi Arie meminta agar seluruh ASN Kementerian Kominfo menjadi barometer dalam pemanfaatan penggunaan ekosistem platform digital yang bijak dan produktif.
“Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Dan keempat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun,” ungkapnya.
Di bagian akhir, Menteri Budi Arie menegaskan tujuan pembacaan ikrar untuk mewujdukan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Demikian ikrar ini kami buat dan laksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas pegawai yang bermartabat, beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI,” tandasnya mengakhiri pembacaan ikrar netralitas ASN Kominfo. (red)
