Komisi D DPRD Kota Malang Dorong Wujudkan Konsep Zero Putus Sekolah
KOTA MALANG- Komisi D DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang segera menuntaskan tanggungjawab terhadap kebutuhan pendidikan warga. Menurut evaluasi legislatif, masih ada anak-anak usia sekolah di Kota Malang yang putus sekolah.
Komisi D DPRD Kota Malang mencatat beberapa faktor penyebabnya. Yang harus menjadi bahan evaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh di Kota Malang. Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS mengatakan dari hasil reses, tinjauan ke lapangan hingga menerima keluhan masyarakat didapati bahwa mindset sebagian warga Kota Malang masih menganggap pendidikan tinggi tidaklah penting.
“Yang kami temui ternyata bukan karena kurang program atau program seperti beasiswa tidak terjangkau tapi lebih ke mindset. Masih ada warga yang menganggap sekolah atau pendidikan bukan prioritas,” beber Mia, sapaan akrab Amithya Ratnanggani Sirraduhita.
Kondisi itu harus menjadi bahan evaluasi Pemkot Malang. Karena pendidikan, menurut dia, menjadi kunci seseorang bisa mengubah nasib dan meningkatkan taraf kehidupannya sendiri. Juga keluarganya.
Bahkan pemikiran pendidikan tidak menjadi prioritas bukan hanya datang dari anak usia sekolah saja, akan tetapi juga menjadi mindset orang tuanya. Hal ini harus menjadi perhatian Pemkot Malang. Bagaiamana mindset ini bisa diubah.
“Padahal Kota Malang ini Kota Pendidikan. Bagaiamana ini kedepan kita evaluasi bersama. Ayo digali lagi strategi apa yang bisa diterapkan. Ini harus menjadi bahan refleksi dan evaluasi. Kami di legislatif siap kerja bareng untuk menangani masalah ini,” papar politisi PDI Perjuangan itu.
Bahkan, Mia menambahkan, pihaknya mendorong agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Atau mewujudkan Konsep Zero Putus Sekolah di Kota Malang. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi lintas instansi dan perangkat daerah.
Mia menyampaikan kedepan, bisa tidak hanya satu dua perangkat daerah saja yang bekerja. Tetapi juga seluruh perangkat daerah bisa bekerja bersama-sama. Karena hal ini juga berkaitan erat dengan strategi pengentasan kemiskinan di Kota Malang.
“Kami dorong Pemkot Malang bisa usung konsep Zero Putus Sekolah. Memang harus diniati dan dimulai sejak dini. Kota Malang harus menjadi kota yang memikirkan betul kebutuhan pendidikan seluruh elemen warganya,” kata Mia.
Sementara itu anggota Komisi D DPRD Kota Malang, H Pujianto SE M.Hum mengatakan persoalan pendidikan ini memang masalah serius. Menurut Pujianto, perlu strategi khusus untuk meningkatkan kesadaran warga. Untuk merumuskan strategi, kata Pujianto sebaiknya tak hanya dilakukan Pemkot Malang.
“Namun bersinergi dengan instansi lain, terutama dunia pendidikan. Kota Malang memiliki banyak perguruan tinggi, inilah potensi Kota Malang yang harus dikembangkan,” katanya.
Politisi PAN ini mengatakan, Pemkot Malang bisa menggandeng perguruan tinggi. Sebab perguruan tinggi menurut Pujianto memiliki kemampuan mencari strategi berdasarkan hasil riset. Terutama untuk mengubah pola pikir warga tentang pentingnya pendidikan.
“Hasil riset perguruan tinggi bisa diramu jadi strategi kemudian dikolaborasikan dengan instansi teknis di Pemkot Malang untuk atasi masalah belum tingginya kesadaran warga tentang pentingnya pendidikan,” jelasnya.
Selain itu lanjut dia, Pemkot Malang dan perguruan tinggi bisa memberi stimulan kepada warga. Salah satunya menggelontor anggaran untuk beasiswa bagi anak-anak di Kota Malang yang ingin melanjutkan pendidikan.
“Kalau dibahas serius dan melakukan pengetatan anggaran menurut saya APBD Kota Malang mampu untuk beri anggaran beasiswa warga,” pungkas Pujianto. (inforial/ran)
