DPRD Kota Malang Dorong Terobosan BUMD Jawab Tantangan Ekonomi

SekarangAja, MALANG-DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang menyiapkan terobosan baru melalui badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Langkah itu dinilai perlu sebagai bagian dari ‘business plan’ yang lebih adaptif terhadap dinamika permasalahan ekonomi di daerah.

Sebab, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS menyebut, terobosan tersebut penting. Terutama seperti ketika terjadi kenaikan harga pangan. Salah satunya ia mencontohkan harga daging sapi yang selama beberapa waktu ini harganya naik.

Persoalan harga daging sapi tidak terlepas dari kondisi pasokan yang masih bergantung pada daging sapi impor. Hal ini menjadi tantangan yang sepatutnya bisa diatasi, khususnya oleh Perumda Tugu Aneka Usaha yang berkaitan dengan bidang tersebut, meski kondisi perusahaan yang belum sepenuhnya ‘bonafide’ atau profit masih kecil.

“Harapan kami memang harus ada terobosan kaitannya tentang salah satunya kan menjawab tantangan yang ada gitu loh. Termasuk (harga daging sapi) itu,”  kata  Mia, sapaan akrab Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS.

Ketersediaan daging sapi, saat ini memang masih sangat tergantung pada jumlah sapi hidup yang relatif terbatas beberapa waktu terakhir ini. Meski sempat ada klaim populasi sapi lokal surplus, permintaan daging sapi ditengarai masih lebih tinggi dibandingkan jumlah sapi hidup.

Presiden RI Prabowo Subianto pun sebelumnya dalam pidatonya juga bahkan telah mengakui, Indonesia masih butuh setidaknya lima hingga enam tahun lagi untuk mencapai swasembada daging sapi.

Dalam konteks itu, Mia sapaannya pun menilai BUMD harus mampu mengambil peran lebih strategis. Tidak hanya persoalan daging sapi saja, tapi semua hal yang berkaitan dengan lini usaha BUMD tersebut.

Ia mendorong Pemerintah Kota Malang tidak sekadar mempertahankan pola kerja lama. Program kerja maupun business plan, tidak hanya Perumda Tugu Aneka Usaha, tapi juga masing-masing BUMD lain, perlu ditelaah kembali untuk melihat peluang usaha yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Jadi kami pun membutuhkan jawaban-jawaban dari tantangan-tantangan semacam itu. Khususnya yang dialami atau dihadapi oleh BUMD tersebut,” tegas Mia yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang ini.

Perhatian Mia juga tertuju pada Perumda Tugu Artha, yang belakangan ini pihaknya telah memberikan tambahan penyertaan modal sekitar Rp 7 Miliar per tahun atau total Rp 35 miliar untuk lima tahun kedepan.

Tambahan modal tersebut diharapkan mampu diarahkan pada sektor yang memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Salah satunya dengan memperkuat pengembangan UMKM di Kota Malang.

“Harapan kami, ini juga bisa menangkap kemudian permasalahan perekonomian di Kota Malang. Misalkan kita mau mengembangkan UMKM dan lain sebagainya, itu kan bisa menjadi salah satu exit (solusinya, red),”  katanya.

Untuk diketahui, Kota Malang memiliki sejumlah BUMD. Yakni Perumda Air Minum Tugu Tirta yang menyediakan layanan air bersih dan pengelolaan air minum bagi seluruh warga Kota Malang.

Kemudian, Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas). Perumda Tunas ini  perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai Rumah Potong Hewan (RPH), kini mengembangkan lini usaha penyediaan daging, jasa pemotongan hewan, peternakan, hingga perdagangan komoditas pangan.

Satunya lagi yakni PT BPR Tugu Artha Sejahtera. Ini  Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah yang fokus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Sebelumnya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan sedang berusaha memenuhi atau mengisi jabatan kosong direktur utama di Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) dan BPR Tugu Artha masih kosong. Untuk memenuhinya, pemkot bakal membentuk panitia seleksi (Pansel) dalam waktu dekat.

Kekosongan jabatan Direktur Utama di Perumda Tunas terjadi sejak akhir 2025. Direktur sebelumnya Dodot Tri Widodo mundur karena terpilih menjadi pimpinan BUMD di Jakarta. Sedangkan kekosongan Direktur Utama di PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang terjadi mulai awal Januari 2026. Itu setelah Nyimas Nunin Anisah Baidury purna-tugas. (inforial/red)