Jadi Korban Berita Hoaks, Sri Untari Adukan ke Dewan Pers
JAKARTA– Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Dr Sri Untari Bisowarno mengadukan sebuah media online ke Dewan Pers, Senin (12/8/2024) di Jakarta. Pasalnya media online itu menurunkan berita bernada tendensius dan hoaks.
Dalam keterangan tertulis, disebutkan media yang diadukan menurunkan berita berjudul, “Pj Wali Kota Malang Diduga Antarkan Upeti Untuk Dapatkan Rekom Partai”. Berita itu menggunakan foto yang di-cropping tanpa memberikan keterangan foto, waktu foto dan sumber foto. Dalam foto di link beritanya, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengenakan baju koko warna merah bersama tamu lainnya pada sebuah acara pengajian syukuran saat Dr Sri Untari pulang dari ibadah umrah. Itu sekaligus open house Hari Raya Idul Fitri yang tertunda karena menjalankan ibadah umrah, Rabu (1/5/2024).
Pada link berita tersebut di-framming seolah-olah sebagai peristiwa lobi atau upaya mendapatkan rekom calon kepala daerah (cakada) Kota Malang oleh Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Dalam link berita media online ini, memang Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sudah memberikan klarifikasi. Wahyu membantah isi berita tersebut.
Namun Sri Untari dirugikan atas pemberitaan tersebut. Sebab menurut dia tak sesuai fakta dan hoaks. Ia lalu memberi penjelasan resminya. “Ketika itu saya sedang ada acara pengajian sebagai ungkapan syukur nikmat atas kelancaran ibadah umrah yang saya jalani sekaligus acara open house hari raya yang memang belum saya lakukan dan harus saya lakukan karena permintaan saudara dan handaitaulan,” jelas Untari dalam keterangan tertulisnya.
“Saya tidak mengundang orang lain dan saya sendiri kaget ketika ada Pj Wali Kota Malang datang. Sebagai tuan rumah saya tidak mungkin menolak dan mengusirnya,” sambung Untari yang juga Ketua Umum Dekopin ini.
Akibat tersebarnya link berita tersebut, Sri Untari dirugikan. Nama baiknya tercemar. Sekaligus berpotensi merusak citra dan nama baik PDI Perjuangan. Karena faktanya rekrutmen cakada yang dilakukan PDI Perjuangan, termasuk DPD PDI Perjuangan Jatim tak menggunakan uang, jauh dari transaksional dan sangat tegas menolak mahar politik.
Selain bisa berpotensi merusak nama baik lalu menutup peluang menang, cakada- yang direkomendasikan oleh partai berlogo kepala banteng dengan moncong putih ini sangat dirugikan.
Kendatikan dirugikan secara pribadi, keluarga dan institui partai, Dr Sri Untari tidak membabi buta mereaksi berita hoaks itu. Ia tetap berpedoman pada aturan yang berlaku ketika terjadi perselisihan dengan produk jurnalistik dengan mendatangi kantor Dewan Pers, Senin (12/8/2024) di Jakarta.
Kedatangan Sri Untari Bisowarno dan timnya diterima ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu bersama jajaran dan satgas pengaduan. “Alhamdulillah kami sangat disambut dan diapresiasi. Setelah proses konsultasi tersebut saya disarankan agar sekalian membuat pengaduan sekalian agar tidak bolak balik ke Jakarta,” jelas Untari yang datang ke Dewan Pers didampingi Guntur Romli dan Tim Desk Pilkada Nasional DPP PDI Perjuangan.
“Saya membacanya ini bukan sekadar tentang sosok Bu Untari tapi juga upaya penciptaan negatif karakter terhadap cakada-cakada yang sudah direkomendasikan partai seolah-olah semua bermahar, ini tidak boleh dibiarkan karena di PDI Perjuangan tidak ada mahar untuk mendapatkan rekomendasi tersebut,” tegas Gus Guntur Romli dalam keterangan tertulis. (red)
