Pemkot Malang Kucurkan Rp 4,3 Miliar untuk 10 Parpol
KOTA MALANG– Pemkot Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menyerahkan bantuan keuangan kepada 10 partai politik (parpol) yang memperoleh kursi di DPRD Kota Malang pada Pemilu Legislatif periode 2019-2024.
Total bantuan keuangan sebesar Rp 4,36 miliar itu secara simbolis sudah diserahterimakan di Ruang Sidang Balai Kota Malang. Sumber anggaran bantuan parpol dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.
Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa besaran bantuan setiap partai politik tidak sama, tergantung jumlah perolehan suara sah dalam Pemilu Legislatif.
“Dari jumlah perolehan suara sah ini dikalikan Rp 15.000. Faktor kali dari bantuan ini sangat besar dan tergolong terbesar di Indonesia,” ujar Wahyu.
Bantuan keuangan parpol ini diungkapkan Wahyu diserahkan dua tahap. Untuk kali ini bantuan yang diserahkan untuk bulan Januari-Agustus 2024. Tahap kedua bantuan bulan September-Desember 2024 rencananya akan diserahkan pada Oktober atau November 2024 mendatang.
Dari bantuan ini, 60 persennya akan dialokasikan untuk pendidikan politik oleh masing-masing parpol. Sisanya yang 40 persen dapat digunakan untuk kebutuhan internal partai, seperti perbaikan kantor dan pembuatan atribut kepartaian.
“Dengan semakin baiknya pendidikan politik ini diharapkan tingkat partisipasi masyarakat di setiap pesta demokrasi selalu tinggi, minimal 80 persen,” tutur pria asli Kota Malang itu.
Lebih jauh dikatakannya bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia.
“Di antaranya mendorong terciptanya reformasi politik dan institusi demokrasi sebagai upaya membangun citra demokrasi Indonesia,” ungkap Wahyu.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Malang Ernanto Joko mengatakan bantuan ini akan menjadi tambahan amunisi untuk merangkul semua kalangan dalam proses pesta demokrasi. Termasuk untuk pendidikan politik agar tingkat partisipasi masyarakat tinggi, terutama pada pemilihan kepala daerah tahun ini.
“Pendidikan politik itu tidak jauh dari azas Pancasila. Bagaimana kader itu terdepan dalam menjaga agamanya, bagaimana juga bisa terdepan dalam kemanusiaan, peduli dan sebagainya,” tegasnya. (ran)
