Bahas KUPA PPAS 2024, Begini Sorotan DPRD Kota Malang
KOTA MALANG– Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Kota Malang tahun 2024 mendapat sorotan DPRD Kota Malang. Melalui Pandangan fraksi dalam sidang paripurna, Rabu (17/7/2024) siang, menyoroti penurunan anggaran pada perangkat daerah.
Setidaknya ada delapan dinas yang anggarannya turun dan disorot. Yakni Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) dan lima kecamatan.
“Kami meminta penjelasan penurunan di perangkat-perangkat daerah ini. Beberapa di antaranya memiliki peran strategis menjaga pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi rencana kerja pembangunan dan lainnya. Apa saja pertimbangannya,” tegas Nurul Faridawati, Jubir Fraksi Gerindra.
Sementara pandangan Fraksi PDI Perjuangan, yang dibacakan Anggota fraksinya, Ferry Kurniawan menyoroti realisasi pendapatan Kota Malang semester I tahun 2024. Yakni baru mencapai 48 persen. Hal ini harus menjadi pertimbangan perubahan porsi anggaran perubahan.
Terlebih dalam proyeksi penggunaan anggaran di perangkat daerah strategis agar tidak terkesan adanya tendensi anggaran.
“Perlu diperhatikan capaian pendapatan di semester I. Realisasi penyerapan anggaran juga harus berkualitas dan akuntabel. Kebijakan perubahan harus efektif,” tegas Ferry.
Sementara Fraksi PKS mempertanyakan rasionaliasi perubahan anggaran dan kondisi capaian pendapatan tahun ini di Kota Malang. Dikatakannya capaian pendapatan dari Pajak Daerah per 11 Juli lalu mencapai 42 persen. Sementara Retribusi Daerah mencapai 39,52 persen dari targetnya.
Hal ini perlu diperhatikan jika hendak mengubah beberapa porsi anggaran. Seluruh perangkat daerah diminta mengkaji proyeksi pendapatan masing-masing. Dan mengoptimalkan capaian program kerja yang prioritas.
“Lalu BUMD Kota Malang perlu didorong untuk bisa memberikan kontribusi lebih pada PAD. Susun rencana bisnis yang lebih profesional dan akuntabel,” jelas Jubir Fraksi PKS, Akhdiyat Syabril Ulum.
Terkait ini Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan porsi-porsi perubahan anggaran keuangan APBD Kota Malang Tahun 2024 dipastikan mengacu pada kondisi riil dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
Skala prioritas program kerja menjadi acuan penambahan maupun pengurangan yang dilakukan. Wahyu mengungkapkan hal ini tentu membutuhkan arahan dan telaah kembali dari legislatif.
“Ya tadi kami mendengar penyampaian pandangan fraksi. Banyak menyorot soal capaian pendapatan dan serapan anggaran di tahun ini. Sudah ada detail penjelasannya di masing-masing perangkat daerah yang nanti pasti akan dibahas lebih dalam dengan dewan,” tegas Wahyu. (inforial/ran)
