Usai Pj Wali Kota Beri Jawaban Pandangan Fraksi Terkait RPJPD, DPRD Kota Malang Bentuk Pansus
KOTA MALANG– DPRD Kota Malang segera membentuk Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Pansus RPJPD) 2025-2045 Kota Malang. Tujuannya untuk merinci dan menelaah susunan awal RPJPD yang sudah disusun Pemkot Malang.
Ini ditegaskan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM usai Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memaparkan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Ranperda RPJPD 2025-2045 Kota Malang dalam sidang paripurna di dewan, Rabu (19/6/2024).
“Kami akan segera bentuk pansus. Kami rapatkan untuk pembentukannya. Pansus ini tugasnya menelaah rancangan RPJPD 20 tahun kedepannya Kota Malang. Kami ingin lihat arah pembangunan dan apa-apa saja yang kurang dan perlu dikritisi,” tegas Made.
Ia mengatakan pansus akan melakukan breakdown poin-poin rencana pembangunan. Apa saja yang menjadi prioritas, apa yang selama ini masih belum selesai dan apa yang menjadi arah pembangunan kedepan.
Ini juga bagian dari langkah awal pelaksanaan tugas penganggaran legislatif. Apalagi sebentar lagi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) juga akan dibahas.
“Sehingga memang harapannya pansus bisa lansung bekerja. Dalam dua mingguan ini akan bekerja. Sebab kalau sampai Juli rasanya tak mungkin karena sudah harus ada penyampaian pembahasan KUA PPAS APBD Kota Malang Tahun 2025,” tegas Politisi PDI Perjuangan itu.
Beberapa poin dalam pandangan umum fraksi yang muncul berkaitan dengan RPJPD 2025-2045 seperti penanganan masalah banjir dan macet, di sisi infrastruktur fisik. Sementara isu-isu angka kemiskinan, pengangguran terbuka hingga kesejaheteraan dan pendidikan juga masih menjadi prioritas.
Terkait ini Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan penyusunan RPJPD 2025-2045 Kota Malang akan intens melibatkan DPRD Kota Malang.
“Ya jelas pasti akan dibahas intens. Kami butuh masukan teman-teman dewan. Susunan awal road map pembangunan 20 tahun kedepan memang dipusatkan pada penanganan isu-isu utama daerah, semua masuk,” jelas Wahyu.
Selain pembangunan di sisi fisik, pengembangan kualitas hidup dan peningkatan ekonomi masyarakat menadi hal vital dibahas dalam perencanaan pembagunan. Maka dari itu Wahyu juga meminta seluruh perangkat daerah menekankan pada penanganan isu-isu utama setiap perangkat daerah. (inforial/ran)
