Ini Usulan DPRD Kota Malang Jika Pemkot Malang Beralih Gunakan Mobil Listrik
SekarangAja, MALANG–DPRD Kota Malang menanggapi wacana peralihan kendaraan dinas menjadi mobil listrik. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji tidak terlalu mempersoalkan adanya upaya efisiensi dengan salah satu opsi beralih ke mobil listrik tersebut.
Namun, Bayu juga mengingatkan agar Pemkot Malang juga tetap punya kewajiban untuk mengutamakan kendaraan operasional yang lebih mendesak dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Pada intinya saya sepakat saja dengan upaya pemerintah untuk efisiensi. Tapi Pemkot juga harus ingat ada kebutuhan serupa yang lebih mendesak, contohnya seperti truk pengangkut sampah. Kondisinya kan beberapa rusak dan itu perlu diprioritaskan karena menyangkut pelayanan masyarakat,” ujar Bayu.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat ini mempunyai sedikitnya 48 armada truk yng setiap harinya mengangkut sampah. Beberapa truk di antaranya kondisinya memprihatinkan karena mengalami kerusakan berat dan sudah seharusnya diganti secepat mungkin.
Oleh karena itu, Bayu juga meminta agar Pemkot Malang membuat perhitungan dan kajian yang matang terhadap kebutuhan seluruh kendaraan dinas. Termasuk kajian matang jika melakukan peralihan ke mobil listrik.
Bayu secara pribadi meyakini, mobil listrik akan lebih efisien apabila digunakan dengan skema sewa, dibandingkan membeli baru. “Kalau beli baru, harus dihitung biaya perawatan, penyusutannya, serta risiko jika terjadi apa apa. Belum lagi nanti ketika dijual lagi, nilainya jadi turun jauh. Maka harus dikaji betul jika mau mengarah ke mobil listrik,” tutur wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Klojen ini.
Disampaikan Bayu, sampai saat ini pihaknya belum menerima kajian maupun pembahasan resmi dari Pemkot Malang. Namun demikian pihaknya memang sudah mendengar adanya informasi terkait wacana tersebut. “Yang pasti kami di Komisi B juga akan ikut mengawal supaya kebijakan pemerintah nanti harus berdampak positif kepada masyarakat,” katanya.
Dampak kenaikan harga BBM ini memang sudah dirasakan kendaraan operasional di Pemkot Malang. Salah satunya dialami kendaraan operasional DLH. Plh Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengungkapkan kenaikan harga BBM non-subsidi bisa menyebabkan biaya operasional melonjak tinggi. Akibatnya harus ada efisiensi dan kebijakan yang fokusnya diprioritaskan untuk pelayanan masyarakat.
“Di DLH mulai bulan Agustus khusus untuk kendaraan dinas operasional yang biasa digunakan oleh pejabat struktural maupun staf, penggunaan BBM itu hanya diberikan separuh. Di bulan September, malah kami tidak berikan sama sekali,” jelas Raymond.
Langkah penghematan tersebut dilakukan untuk mengalihkan anggaran BBM demi memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Di antaranya fokus utama seperti menjaga kelancaran operasional di bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang melakukan penyiraman dan pemeliharaan taman, serta operasional alat berat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang.
Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai mengkaji penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas menyusul adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.
Ini merupakan salah satu bentuk upaya menekan biaya operasional sekaligus menjaga efisiensi anggaran pemerintah daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso menjelaskan, Pemkot Malang sedang melakukan kajian mengenai kemungkinan peralihan kendaraan dinas berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
Namun demikian kepastian atau keputusan penggunaan kendaraan listrik oleh Pemkot Malang tetap menunggu hasil simulasi. Selain itu juga berdasarkan perhitungan yang sedang dilakukan bersama internal Pemerintah Kota Malang. Itu termasuk skenario pengadaan kendaraan listrik. Yakni melakukan pembelian unit mobil dinas secara langsung atau menggunakan skema sewa.
Pemkot Malang pun kini mengumpulkan informasi mengenai spesifikasi dan kemampuan berbagai merk kendaraan listrik yang tersedia di pasar sebelum menentukan pilihan.
Terkait kendaraan dinas berbahan bakar minyak, Sekda Erik mengatakan, tidak menutup kemungkinan kendaraan dinas menggunakan BBM akan dilepas secara bertahap apabila program elektrifikasi kendaraan dinas sudah benar-benar dijalankan. (inforial/red)
