Anggota DPRD Jatim Sri Untari Dorong Penguatan Perda dan Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas

SekarangAja, MALANG–Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr Sri Untari Bisowarno bergerak berjuang untuk penyandang disabilitas. Ia  menegaskan komitmennya memperkuat payung hukum bagi penyandang disabilitas.

Hal tersebut disampaikan usai dirinya menerima aspirasi dari kelompok disabilitas terkait akses fasilitas publik dan pemberdayaan ekonomi. Sri Untari menyatakan bahwa fokus perjuangan ke depan adalah memastikan adanya afirmasi dan advokasi yang nyata bagi “anak-anak istimewa” tersebut. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah penyediaan ruang bagi mereka untuk mendisplay atau memasarkan karya-karya kreatifnya agar mampu mandiri secara finansial.

​”Kami terus berkoordinasi dengan teman-teman legislatif di tingkat kota agar ada langkah konkret dalam memberikan afirmasi kepada anak-anak kita yang istimewa ini. Kita ingin mereka tidak hanya berkarya, tetapi juga bisa mandiri melalui hasil kerja keras mereka,” ujar Sri Untari.

​Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti urgensi sinkronisasi regulasi daerah. Ia meminta jajaran Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang untuk segera mengkaji ulang Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

​Menurutnya, penyesuaian ini sangat penting agar pendekatan pelayanan terhadap disabilitas bergeser dari sekadar bantuan sosial (charity) menjadi pemenuhan hak dasar manusia (human rights).

​”Harapan saya, teman-teman di fraksi bersama DPD bisa menggagas penyesuaian regulasi sesuai perintah undang-undang terbaru. Pelayanan tidak boleh lagi sekadar pendekatan medis atau sosial, tetapi harus berbasis pada pemenuhan hak asasi karena mereka memiliki hak yang sama untuk hidup dengan baik dan berdaya di masyarakat,” tegas wakil rakyat asal PDI Perjuangan dari Dapil Malang Raya ini.

Pihaknya juga berkomitmen untuk terus mengawal kelanjutan pembinaan disabilitas di Kota Malang melalui sinergi antar-lembaga legislatif, sehingga tercipta ekosistem yang mendukung inklusivitas dan kemandirian bagi seluruh warga tanpa terkecuali. (red)