Fiks! Kebijakan Anggaran 2024 Kota Malang Ditetapkan
MALANG– Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024, Jumat (3/11/2023). Kebijakan anggaran tersebut disepakati dalam sidang paripurna DPRD Kota Malang.
Dalam KUA PPAS APBD Kota Malang Tahun 2024 ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang targetnya ditentukan sebesar Rp 813 miliar. Lalu jumlah belanja daerah ditentukan Rp 2,35 triliun.
Jubir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang Nurul Setyowati menyampaikan sejumlah poin penting. Intinya menekankan bahwa target PAD turun dibandingkan dengan capaian PAD yang tidak pernah maksimal.
Yang diperhatikan juga adanya penurunan pendapatan transfer daerah yang juga menyebabkan alokasi anggaran belanja daerah dan belanja modal turun. Di sisi lain, lanjut Nurul, pos belanja pegawai masih cukup tinggi.
“Kami tekankan agar pekerjaan rumah seperti penanganan pengangguran terbuka, masalah zonasi PPDB, dan juga stunting harus ditangani secara holistik lintas perangkat daerah. Masalah sampah dan banjir juga harus terus jadi fokus,” tegas Nurul.
Sementara itu juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang Lelly Thresiyawati mengingatkan tentang alokasi anggaran kesehatan minimal 10 persen dalam APBD.
Selain itu wajib alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah. “Ini sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan indeks pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan segala bentuk masukan legislatif sudah menjadi perhatian. Khususnya bagi perangkat daerah pengguna anggaran. Untuk itu isu-isu seperti pelayanan publik, pendidikan, pembangunan, pengentasan kemacetan dan banjir tetap menjadi perhatian di 2024. (ran)
