Begini Catatan Kritis Anggota DPRD Kota Malang Sikapi Pasar Murah Ricuh di Kedungkandang

SekarangAja, MALANG– Pelaksanaan program Pasar Murah yang digelar Pemkot Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) di Kedungkandang selama dua hari lalu berbuntut masalah. Dikeluhkan sekaligus diprotes warga hingga viral di media sosial (medsos).

Anggota DPRD Kota Malang yang juga Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Malang Tinik Wijayanti menyayangkan kejadian itu. Ia mendesak Instansi teknis pelaksana Pasar Murah diminta segera  melakukan evaluasi dan mematangkan rencana program selanjutnya.

Menurut Tinik, sebenarnya Pasar  Murah merupakan kebijakan yang tepat untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok menjelang Idulfitri. Namun berbagai laporan antrean panjang hingga kerumunan warga yang terjadi menunjukkan lemahnya pelaksanaan teknis distribusi.

“Program ini memang dibutuhkan masyarakat, tapi pelaksanaannya terlihat kurang siap. Kalau diumumkan luas, sudah pasti warga datang dalam jumlah besar. Itu seharusnya sudah bisa diprediksi sejak awal dan menyiapkan langkah-langkahnya,’’ katanya.
Tinik menilai kericuhan yang sempat terjadi sangat disayangkan dan membuat kegiatan di beberapa kecamatan ditunda. Hl itu menjadi indikator bahwa pengaturan distribusi belum dirancang dengan matang.

Sebelumnya dalam pelaksanaan Pasar Murah di Kecamatan Lowokwaru pada Senin (9/3/2026) banyak warga yang kecewa lantaran tidak dapat terlayani. Selanjutnya terjadi  di Kecamatan Kedungkandang, Selasa (10/3/2026) kemarin. Karena antusiasme warga yang sangat tinggi, sedangkan jumlah paket sembako yang terbatas membuat warga terlibat saling dorong berebut antrean hingga dilaporkan ada beberapa lansia yang pingsan di lokasi pembagian.

Menurut Tinik, fakta tersebut seharusnya menjadi dasar bagi penyelenggara untuk menyiapkan mekanisme distribusi yang lebih tertib. “Kalau stok terbatas tapi mekanisme pembagian tidak jelas, akhirnya warga datang bersamaan dan antre panjang. Ini menunjukkan perencanaannya belum matang,” ucap wanita kelahiran Malang ini.

Ia juga menyoroti lokasi pelaksanaan yang masih terkonsentrasi di lima titik saja. Menurutnya, model seperti itu memicu penumpukan warga dalam satu lokasi.

“Kalau titiknya diperbanyak sampai tingkat kelurahan, warga tidak perlu menumpuk di satu tempat,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai perlu ada sistem kuota atau pendataan penerima manfaat agar program benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.

Data inflasi pangan menunjukkan komoditas kebutuhan pokok kerap mengalami kenaikan menjelang hari besar keagamaan, sehingga program intervensi harga seperti pasar murah sangat penting bagi daya beli masyarakat.

Karena itu, Tinik menegaskan Pemkot Malang segera melakukan evaluasi serius agar kejadian serupa tidak terulang. “Programnya bagus, tapi kalau penyelenggaranya tidak siap, yang muncul justru kerumunan dan kekecewaan warga. Padahal program semacam ini sudah sering diselenggarakan oleh pemkot Malang. Kejadian buruk ini harus menjadi evaluasi agar pelaksanaan berikutnya lebih tertib, tidak membahayakan keselamatan warga yang antre dan tentunya tepat sasaran,” katanya.

Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sriyuliadi kepada wartawan menyampaikan permohonan maaf sekaligus memastikan langsung  evaluasi pelaksanaan Pasar Murah selama dua hari lalu. (red)