Data Akurat, Penanganan Kemiskinan Tepat
MALANG- Semua perangkat kelurahan di Kota Malang diinstruksikan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuannya untuk mengetahui angka riil warga miskin Kota Malang hingga tahun 2023. Tujuannya agar Pemkot Malang bisa dengan tepat melakukan intervensi pengentasan kemiskinan.
“DTKS ini harus update. Untuk mendapatkan data akurat berangkatnya dari level kelurahan. Bottom up, ini data yang sangat kita perlukan,” kata Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
“Karena data dari lapangan melalui kelurahan untuk mendeteksi lebih dini sehingga bisa kita wadahi dan akomodir,” sambung Wahyu dalam pelaksanaan Musyawarah Kelurahan untuk Penanganan Kemiskinan di Kota Malang, Selasa (24/10/2023).
Dijelaskannya dengan data yang akurat maka pengentasan kemiskinan pun tepat sasaran. Sekarang Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menggunakan DTKS sebagai data induk dan data dasar yang digunakan pemerintah dalam melakukan intervensi permasalahan sosial utamanya penanganan kemiskinan.
Untuk meningkatkan intervensi, lanjut Wahyu, perlu ada perbaikan aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Salah satunya menyusun database kesejahteraan sosial yang berbasis by name, by address, by NIK dan by need.
“Ini juga menjadi starting point bagi saya. Karena penanganan kemiskinan salah satu tugas yang harus saya implementasikan sebagai Pj wali kota. Selain stunting, peningkatan pelayanan publik dan pengendalian inflasi,” tutur Wahyu.
Sebagai informasi, angka kemiskinan Kota Malang mencapai terendah kedua se-Jawa Timur. Berdasarkan data BPS tahun 2022, angka kemiskinan di Kota Malang sebesar 4,37 persen. Tahun 2023 turun sebesar 0,11 persen menjadi 4,26 persen. Ke depan, Wahyu berharap adanya penurunan angka kemiskinan hingga 4,07 persen. Ini seperti sebelum terjadi Pandemi Covid-19. (ran)
