DPRD Kota Malang Minta Pemkot Tegas Terkait Jaminan SLHS MBG

MALANG– DPRD Kota Malang kembali menegaskan jaminan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang. Pemkot Malang kali ini dimintas tegas dalam bentuk regulasi soal jaminan kualitas makanan menu MBG dengan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang harus atau wajib dimiliki penyedia.

Segera, DPRD Kota Malang akan mengatur mekanisme pengawasannya. Yakni melalui komisi sampai lintas komisi, baik berkala maupun secara inspeksi mendadak. Ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi, Rabu (12/11/2025) hari ini.

Menurut dia, jika tidak tegas, dikhawatirkan hanya jadi formalitas tanpa memastikan keamanan makanan yang dikonsumsi siswa.

Suryadi menegaskan, SLHS semestinya berfungsi sebagai jaminan mutu dan alat kontrol kebersihan. Bukan sekadar persyaratan administratif.

Ia menilai, jika proses verifikasi dilakukan asal-asalan, potensi terjadinya kasus keracunan makanan di sekolah bisa meningkat.

”Kalau belum memenuhi syarat, jangan diterbitkan. Lebih baik prosesnya lama tapi hasilnya benar-benar layak,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Menurutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memenuhi standar operasional prosedur sebelum mendapatkan sertifikat. Ia juga mengingatkan agar pihak penguji tidak mengedepankan target jumlah penerbitan.

”Jangan hanya mengejar kuantitas. Kalau kualitas diabaikan, risikonya bisa fatal,” tambah wakil rakyat asal Dapil Kedungkandang ini.

Suryadi menilai, setelah sertifikat diterbitkan, pengawasan tidak boleh berhenti di situ. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang diminta melakukan pengecekan rutin ke dapur penyedia makanan untuk memastikan kebersihan, penyimpanan bahan pangan, serta pengelolaan limbah tetap sesuai standar.

”Program MBG ini menyangkut keselamatan anak-anak di sekolah. Jangan sampai jadi proyek seremonial tanpa kontrol di lapangan,” katanya. 

Suryadi juga mendorong agar setiap pelaku penyedia makanan menjadikan higienitas sebagai komitmen bersama, bukan sekadar kewajiban administratif menjelang pelaksanaan program. (inforial/cia)