Proyek Drainase Soehat Dikeluhkan Warga, DPRD Kota Malang Turun Tangan
MALANG– Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan akan segera meninjau langsung kondisi lapangan terkait keluhan para pengusaha yang terdampak proyek pembangunan drainase di Jalan Soekarno-Hatta (Suhat).
Menurutnya, proyek yang merupakan kewenangan Pemprov Jawa Timur itu perlu dikawal agar pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak ekonomi yang terlalu berat bagi pelaku usaha di sekitar lokasi.
“Akan kami cek ke sana. Seperti apa kondisinya dan apakah sudah ada komunikasi dengan para pengusaha di lokasi proyek,” kata Mia, sapaan akrab Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Rabu (29/10/2025) hari ini.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap pengerjaan proyek tersebut segera rampung agar aktivitas masyarakat dan dunia usaha di kawasan Suhat bisa kembali normal.
Dijelaskannya DPRD akan meminta pertanggungjawaban pihak terkait bila nantinya hasil proyek tersebut tak sesuai tujuan utamanya. Yakni mengatasi banjir di kawasan tersebut.
“Jika nanti tetap banjir meski proyek selesai, pastinya harus kita pertanyakan. Provinsi sudah memberikan program yang luar biasa, tetapi kalau tidak jadi solusi berarti ada yang salah di lapangan,” tegas Mia.
DPRD Kota Malang berencana melakukan evaluasi terhadap seluruh program pembangunan yang tengah berjalan, termasuk proyek-proyek penanganan banjir yang melibatkan lintas kewenangan antara kota dan provinsi.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyoroti dampak proyek pembangunan drainase di Jalan Soekarno-Hatta.
Menurut Bayu, proyek tersebut harus dikawal secara serius agar pelaksanaannya tidak menimbulkan gangguan ekonomi dan sosial di sekitar lokasi.
Bayu menegaskan, Pemkot Malang harus aktif berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jawa Timur, mengingat proyek tersebut berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim.
“Harus ke PU provinsi karena kontraktornya juga dari provinsi. Pemerintah Kota Malang jangan lepas tangan, tetap harus berkomunikasi supaya kalau ada masalah bisa diselesaikan cepat,” papar Bayu.
Politisi PKS ini juga menyoroti lamanya proses pengerjaan di lapangan. Terutama di titik-titik yang terlihat seperti terbengkalai setelah digali. Menurutnya, masyarakat awam sulit memahami tahapan teknis proyek, sehingga penting bagi pemerintah untuk menjelaskan dan menjaga ritme pekerjaan agar tidak menimbulkan persepsi negatif.
Dia berharap, ke depan pemerintah dapat lebih strategis dalam menentukan waktu dan pola pengerjaan proyek infrastruktur, agar tidak menimbulkan keresahan warga maupun hambatan bagi pelaku usaha.
“Kalau mekanismenya bisa dirapikan, komunikasi jalan, dan waktu pengerjaan dipilih dengan tepat, masyarakat tentu akan lebih menerima,” pungkasnya. (inforial/cia)
