Alokasi Anggaran Aman untuk Gaji PPPK di 546 Daerah

SekarangAja, JAKARTA–  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga kerja paruh waktu tak perlu khawatir lagi. Itu karena pemerintah pusat mengalokasikan anggaran   Rp 18,9 triliun  untuk 546 daerah. Anggaran sebanyak itu untuk memastikan pembayaran gaji PPPK  dan tenaga kerja paruh waktu tetap terjamin.

Kepastian itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, seusai menghadiri rapat koordinasi bersama lintas lembaga yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Mendagri Tito mengatakan, upaya itu diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak ada PPPK di daerah yang diberhentikan atau kehilangan pekerjaan akibat kendala anggaran belanja pegawai.

“Pada prinsipnya tak boleh ada pegawai PPPK yang dirumahkan sehingga tak memiliki pekerjaan atau menganggur,” tegas Tito melansir InfoPublik.id.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lintas lembaga menyepakati tiga opsi penanganan bagi pemerintah daerah.

Opsi pertama mengarahkan daerah melakukan efisiensi anggaran. Seperti memangkas perjalanan dinas dan menghapus agenda rapat yang kurang mendesak. Opsi kedua, pemerintah pusat segera mencairkan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang belum menerimanya.

Bagi daerah yang tidak dapat melakukan efisiensi serta tidak lagi memiliki alokasi DBH, pemerintah menyiapkan opsi ketiga berupa penambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

Mendagri Tito menyatakan, dari total anggaran Rp 18,9 triliun yang dikucurkan, sejumlah Rp 10 triliun berasal dari sisa DBH yang dicairkan. Sedangkan Rp 8,9 triliun sisanya disalurkan dalam bentuk tambahan DAU.

Kebijakan mengenai penambahan alokasi dana tersebut secara resmi telah disahkan dan dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang terbit pada 5 Agustus 2026.

“Nah dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap dan ini akan sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai baik P3K maupun paruh waktu juga ya itu dibiayai dibayar oleh Pemda masing-masing,” kata Mendagri Tito. (red)