Sinergi BUMD Dinilai Penting Hadapi Tantangan Perekonomian
JAKARTA– Komisi C DPRD DKI Jakarta memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dalam pembahasan perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi disampaikan oleh Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan pihak eksekutif.
Komisi C menilai sinergi antar-BUMD sangat penting untuk memperkuat ketahanan bisnis menghadapi tantangan perekonomian yang semakin kompleks. Baik dalam satu klaster maupun lintas sektor, kolaborasi diharapkan mampu saling menunjang operasional dan memperkuat posisi keuangan antar BUMD.
“Kami mendorong BP BUMD untuk menguatkan kerja sama antar-BUMD, karena tidak bisa lagi bergerak sendiri-sendiri di tengah tantangan ekonomi yang dinamis,” ujar Suhud melansir beritajakarta.id.
Selain itu, Komisi C juga meminta BP BUMD menyusun formulasi target dividen yang lebih realistis dan terukur, sesuai kondisi ekonomi terkini. Penetapan target dividen dinilai perlu mempertimbangkan sektor usaha masing-masing BUMD dan proyeksi keuangan ke depan.
Suhud juga menekankan pentingnya mendorong inovasi dan terobosan model bisnis baru di lingkungan BUMD. Hal ini selaras dengan semangat pembaruan dan optimisme yang dibawa oleh kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
“Tagline sinergi BUMD harus dibuktikan melalui aksi nyata dalam bentuk inovasi bisnis dan peningkatan layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjut Suhud.
Dalam konteks ketidakpastian ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, Komisi C juga mengingatkan perlunya strategi antisipatif agar BUMD tetap mampu mempertahankan kinerja dan pelayanan publiknya secara optimal.
Sementara untuk BUMD di sektor transportasi, Komisi C mendorong peningkatan pendapatan dari sektor non-farebox, seperti periklanan, kerja sama properti, dan bisnis turunan lainnya. Langkah ini dianggap penting agar BUMD tidak terus bergantung pada subsidi dari APBD.
“Pendapatan non-farebox harus digarap lebih serius oleh BUMD transportasi agar lebih mandiri dan berkelanjutan secara bisnis,” tandas Suhud. (red)
