Anggaran UMKM Kota Malang Makin Turun Sejak Tahun 2024
MALANG– Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji mendesak Pemkot Malang lebih maksimal memberi perhatian terhadap pengembangan UMKM di Kota Malang. Alasannya usulan alokasi anggaran untuk UMKM di Kota Malang makin turun dari tahun ke tahun.
Ini ditegaskan Bayu menyusul anggaran yang dialokasikan untuk sektor usaha mikro kecil di Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Menurut politisi PKS ini, alokasi anggaran untuk sektor UMKM pada tahun 2023 masih berada di angka Rp 6 miliar. Namun, pada tahun 2024, anggaran ini turun menjadi sekitar Rp 4,8 miliar, dan pada tahun 2025 yang diajukan di rencana anggaran APBD hanya sekitar Rp 1,39 miliar.
“Dari besaran angka tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Malang kurang memperhatikan sektor UMKM, bahkan bisa dikatakan tidak ada perhatian yang serius,” ungkap wakil rakyat dari Fraksi PKS itu.
Ia menekankan bahwa di tengah deflasi yang memengaruhi sektor UMKM dengan pasar yang lesu, pemerintah seharusnya bisa mendukung para pelaku UMKM melalui program-program seperti pendampingan, pembinaan, pemasaran, hingga bantuan permodalan.
“Kami di DPRD Kota Malang meminta agar Pemerintah Kota, dalam hal ini Diskopindag, bisa lebih serius dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor usaha mikro,” lanjutnya.
Ia menegaskan, DPRD berharap agar anggaran di sektor mikro ini bisa dirasionalisasikan kembali dan ditingkatkan dalam APBD 2025 mendatang, minimal kembali pada angka Rp 6 miliar seperti di tahun 2023.
Hal ini, menurut Bayu menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Malang dalam mengawal, membangkitkan, dan memberdayakan pelaku UMKM agar dapat terus berkembang di tengah tantangan ekonomi. (ran)
