Warga Blimbing Protes Rencana Pembangunan Hotel dan Apartemen, Komisi C DPRD Kota Malang Langsung Bertindak
MALANG– Sejumlah warga yang menolak rencana pembangunan hotel dan apartemen di Kelurahan Blimbing berdialog dengan Komisi C DPRD Kota Malang, Jumat (2/5/2025) hari ini. Dalam dialog tersebut, warga meminta agar segera bentuk Tim Pencari Fakta (TPF).
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu warga, Centya WM. Ia menjelaskan bahwa tim tersebut dibentuk oleh DPRD Kota Malang usai mendengar keluhan warga terkait dugaan gratifikasi.
“Kami senang Komisi D akan menyalurkan aspirasi kami, DPRD Kota Malang akan membentuk TPF. Inginnya dibentuk secepatnya ditindaklanjuti. Ada dugaan gratifikasi yang diberikan ke banyak warga,” ujar Centya.
Menurut dia, hanya perwakilan warga yang dipanggil untuk sosialisasi. Mereka juga telah meminta dokumen seperti kuesioner, buku absen, hingga dokumentasi pertemuan warga namun tak kunjung didapatkan.
“Menurut hemat kami ada dugaan gratifikasi, pembohongan publik, dugaan manipulasi data perizinan AMDAL. Kami minta dokumen warga sudah kesekian kalinya dalam forum atau tertulis itu belum dikembalikan,” katanya.
Terlebih warga merasa tidak dilibatkan dalam proses AMDAL yang kini sudah lewat masa tanggapan publik. Warga juga menolak bertemu dengan pengembang sebab khawatir berakhir dengan tawaran kompensasi maupun negosiasi.
“Hasil yang diharapkan ya penghentian baik secara proses perizinan maupun kegiatan apapun di lokasi. Penyusunan AMDAL warga tidak dilakukan. Penempelan pengumuman saja per 13 Februari 2025, warga tahunya 14 Maret 2025 di banner kecil,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi menjelaskan dalam hearing dilakukan untuk mendengarkan duduk permasalahan, alasan penolakan, dan kronologi masalah. Persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas komisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kan tidak hanya Komisi C, ada Komisi A untuk perizinan, AMDAL di DLH, Amdalalin di Dishub, PBG di DPUPRPKP. Artinya kami akan menindaklanjuti dengan mengatur rakor dengan pihak terkait,” ujarnya.
Warga dkatakannya khawatir dengan dampak yang dirasakan langsung. Terlebih dari 5 RT, ada 3 RT yang berhimpitan langsung dengan lokasi pembangunan. Termasuk dengan potensi ketersediaan air dan masalah lain terkait pembangunan.
“Kami laporkan dulu pertemuan ini dengan Ketua DPRD sehingga segera diatur waktunya. Dari masyarakat juga sudah bersedia sehingga gak hanya parsial. Koordinasinya semua bisa terlibat, dari pihak pemangku wilayah, masyarakat, termasuk OPD terkait,” tutupnya. (inforial/cia)
