Seriusi Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

JAKARTA– Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan makin diseriusi pemerintah. Itu menjadi pembahasan saat Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf), Teuku Riefky Harsya bertemu  Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar membahas pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Manfaat strategis dari DTSEN ini bertujuan untuk menyatukan berbagai data yang selama ini tersebar di berbagai instansi pemerintah. Sehingga dapat digunakan secara efektif untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

“Pertemuan ini terkait kolaborasi antar-Kementerian yang bisa memanfaatkan DTSEN sebagai konsep pengelolaan data terpadu. DTSEN akan fokus pada data sosial ekonomi setiap warga negara dengan klasifikasi tingkat kesejahteraan sosial,”jelas  Menekraf Riefky dalam pertemuan di Ruang Rapat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

Menekraf Riefky mengatakan kerja sama instansi pemerintah dalam berbagi data ini untuk mencapai tujuan bersama. “Hubungan antara Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam konteks kemiskinan ialah bahwa DTSEN berfungsi sebagai basis data utama yang mendukung pelaksanaan program P3KE, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan,” katanya.

“Mengingat, sebagian besar pelaku ekraf merupakan kategori berdaya dan mandiri, maka upaya Kemenekraf dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem lebih fokus pada upaya fasilitasi penguatan backward and forward linkages dari rantai nilai yang diciptakan oleh pelaku ekraf,” tambah Menekraf Riefky.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyambut positif rapat itu. Menurutnya, DTSEN punya lima  indikator kemiskinan seperti kultural, struktural, relatif, absolut, dan ekstrem. Fokus pemaparan  terkait perkembangan data kemiskinan ekstrem yang sudah capai 3,1 juta penduduk di Indonesia.

“Dari jenis indikator kemiskinan ekstrem yang kekurangan akses makanan, air bersih, dan layanan kesehatan akan diatasi problematikanya dengan tiga tahapan,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar.

Pertama, kata dia,  akan tingkatkan bantuan khusus. Kedua, memberi akses kepada yang produktif dari segi usia sehingga ada peningkatan kapasitas skill.

“Ketiga, kita akan dorong mereka untuk lebih mandiri dan meninggalkan posisi level miskin ekstrem ini,” ujar Menko PM  Muhaimin Iskandar.

Dalam rapat tersebut Menekraf Riefky didampingi Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Dessy Ruhati dan Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekraf, Cecep Rukendi.

Turut hadir juga Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan,  Wakil Menteri P2MI Christina Aryani.

Selain itu Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasari dan Kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. (red)

Sekarang

Kemenag dan BWI Rumuskan Kerangka Regulasi Nasional Wakaf

Sekarang