Pimpin Rakor Banjir dan Longsor Sumbar, Kepala BNPB Juga Serahkan DSP Rp 1,75 M
PADANG – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos, MM meminta Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) dan seluruh unsur forkopimda meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah kabupaten/kota di Sumbar. Kepala BNPB Suharyanto juga memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai (DSP) dengan total Rp 1,75 miliar.
Permintaan penanganan cepat u disampaikan Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat di Kantor Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang.
Percepatan penanganan darurat itu menurut Suharyanto mulai dari pencarian dan pertolongan, bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi sesegera mungkin hingga penanganan infrasturuktur dan lainnya.
Terlebih apabila pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat, maka hal-hal yang menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat harus segera dilakukan.
“Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus. Saya minta TNI/Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan,” tegas Suharyanto dikutip dari bnpb.go.id.
Lebih lanjut, Kepala BNPB Suharyanto juga meminta kepada Pemda Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional.
Kepala BNPB Suharyanto mencontohkan, apabila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan. BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya.
Demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien, Suharyanto menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat.
Sebelumnya disebutkan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi bahwa terdapat satu kampung di Kabupaten Pesisir Selatan yang harus segera direlokasi karena tidak memungkinkan untuk dibangun ulang di lokasi yang sama.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Suharyanto meminta agar hal yang demikian segera diurus perizinan lahan untuk relokasi.
Sejalan dengan itu, Kepala BNPB Suharyanto mendorong agar upaya pendataan kerusakan infrastruktur dapat diakselarasi sehingga pembangunan rumah relokasi dapat segera dilakukan. Ia tidak ingin masyarakat terlalu lama menunggu sehingga pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bekerja secara maksimal.
“Jangan sampai berlarut-larut pendataannya, jika terlalu lama dan terjadi hujan dengan intensitas yang sama, maka akan tambah parah infrastrukturnya. Kerugian Rp 226 M itu pasti yang paling besar ada di infrastruktur,” sebutnya.
Suharyanto mengatakan BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi. DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun. Adapun besarannya Rp 500 ribu per kepala keluarga.
Sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Barat, BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai (DSP) dengan total Rp 1,75 miliar. Rinciannya Rp 350 juta untuk Kabupaten Pesisir Selatan dan masing-masing Rp 250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang.
Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing Rp 150 juta, Korem 032/Wirabraja Rp 150 juta, Polres Pesisir Selatan Rp 100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan Rp 100 juta.
DSP ini menurut Kepala BNPB Suharyanto dapat digunakan sebagai operasional maupun hal lain yang bersifat kedaruratan seperti pembelian perabotan perumahan warga berupa kompor, gas, beras, dan lain sebagainya.
“Peralatan itu bisa langsung digunakan masyarakat untuk masak atau memenuhi kebutuhan dasarnya. Mohon betul masyarakat yang terdampak ditangani dengan baik. Penuhi kebutuhan dasarnya dengan DSP ini,” tambahnya
Selain dana siap pakai, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dan peralatan berupa dua unit perahu karet, 10 unit pompa alkon, dua unit tenda pengungsi, 100 unit tenda keluarga, 500 paket sembako, 500 paket makanan siap saji, 500 biskuit protein, 500 paket hygiene kit, 500 lembar selimut, 500 lembar matra, 20 unit penjernih air, 2016 botol sabun cair, 5 unit chain saw, dan 100 unit velbed untuk masing-masing kabupaten/kota yang telah menetapkan status darurat.
Hingga kini, dari 12 kabupaten/kota terdampak sudah ada lima daerah yang menetapakan Status Tanggap Darurat. Adapun daerah yang telah menetapkan status darurat adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.
Hingga Senin (11/3), total korban jiwa atas bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 32 orang. Rinciannya 23 orang meninggal dunia dan enam dalam pencarian di Pesisir Selatan, kemudian tiga orang meninggal dunia lainnya berasal dari Kabupaten Padang Pariaman.
Usai memimpin rapat koordinasi, Kepala BNPB Suharyanto bertolak ke Kabupaten Pesisir Selatan di mana terdapat titik terparah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Selasa (5/3) lalu. Pada tinjauan tersebut, Kepala BNPB Suharyanto melihat langsung salah satu jalan yang sempat terputus akibat tergerus banjir.
Suharyanto juga bertemu langsung dengan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan meminta agar penanganan darurat dilakukan sesegera mungkin. “Komunikasikan segera apapun yang dibutuhkan di lokasi ini,” katanya.
Selain itu, Kepala BNPB juga menyempatkan berdialog dengan warga yang rumahnya rusak berat akibat terbawa arus banjir. Suharyanto mengatakan pemerintah akan segera merelokasi rumah warga yang berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut.
Setelah berdialog, Kepala BNPB memberikan secara langsung bantuan sembako kepada warga terdampak. Terdapat 500 paket paket sembako dan 2 mobil dapur umum yang diberikan langsung di lokasi tersebut.
Di waktu bersamaan, Sekretaris Utama BNPB Rustian juga ditugaskan Kepala BNPB untuk meninjau langsung lokasi rumah warga dan jalan yang amblas akibat tergerus sungai di Koto Duku Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan di Talao Mundam, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatra Barat. (red)
