DPRD Kota Malang Gelar Dialog Bersama Warga Isi Reses
SekarangAja, MALANG–DPRD Kota Malang menuntaskan reses selama dua hari, Senin (6/7/2026) sampai Selasa (7/7/2026) lalu. Selain menjaring aspirasi, reses yang diisi dengan dialog di masing-masing daerah pemilihan (dapil) ini menjadi sarana komunikasi efektif anggota dewan dengan konstituen.
Selama reses berlangsung, semua anggota DPRD Kota Malang kembali ke dapil masing-masing untuk berdialog. Sedangkan tema dialog beragam. Begitu juga dengan peserta dialog dari berbagai kalangan. Mulai dari Gen Z hingga kaum perempuan.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS mengadakan dialog bersama warga, Senin (6/7/2026) malam. Ia mengulas tentang pentingnya pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu pemerataan akses pembiayaan pendidikan untuk rakyat di Kota Malang. Wakil rakyat dari Dapil Kedungkandang ini menegaskan program pembangunan harus pro rakyat.
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kota Malang H. Abdurrohman SH menggelar dialog dalam rangka reses di dapilnya Blimbing, Senin (6/7/2026) malam. Abah Dur, sapaan akrab H Abdurrohman SH menguraikan tentang pentingnya warga mengetahui seputar pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Malang.
‘’Ini sangat penting karena pokir itu merupakan hak warga. Diadakan untuk mengatasi persoalan warga. Selain infrastruktur, pokir juga bersifat pemberdayaan usaha warga,’’ jelasnya.
Abah Dur mengatakan, warga harus terus diberi pemahaman tentang pentingnya mengetahui pokir. Sehingga mereka memahami secara langsung tentang mekanisme dan ketentuan pokir.
‘’Dengan demikian maka warga mudah mengusulkan pokir. Warga pun bisa megawal secara langsung sejauh mana kami sudah memperjuangkan usulan mereka yang disampaikan melalui pokir. Sehingga pertaggungjawabannya pun terwujud. Jadi ini demi mewujudkan transparansi kinerja dewan,’’ jelas Abah Dur.
Politisi PKB ini mengatakan jika warga mengetahui mekanisme dan syarat serta jenis-jenis usulan pokir maka pembangunan tepat sasaran. Karena sesuai kebutuhan warga dan kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu anggota Komisi A DPRD Kota Malang Anastasia Ida Soesanti melibatkan milenial dan Gen Z. Menurut dia, generasi muda harus memahami politik sebagai jalan kebaikan mengatasi persoalan masyarakat luas.
‘’Kita semua harus memahami politik dalam konteks universal. Artinya politik sebagai sarana untuk berbuat baik. Karena itulah anak-anak muda, kaum milenial dan Gen Z harus peka terhadap urusan politik,’’ kata Ida.
Politisi PDI Perjuangan ini mengimbau generasi muda agar aktif di berbagai kegiatan masyarakat. Seperti di RT, RW, Karang Taruna hingga kelurahan maupun tempat domisili. Sehingga lanjut Ida, jika ada persoalan di tengah masyarakat bisa ikut membantu mencarikan solusi.
‘’Di sinilah peran penting generasi muda yang memahami tentang politik. Misalnya seperti masalah PSU di perumahan tempat domisili bisa dibantu hubungkan dengan anggota dewan,’’ jelasnya.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, H. Bayu Rekso Aji juga menggelar dialog dengan warga di Dapilnya Klojen. Sekitar 200 warga hadir memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Dari sekian banyak aspirasi, persoalan akurasi data penerima bantuan sosial menjadi keluhan yang paling dominan.
Dalam dialog bersama warga, banyak masyarakat menyoroti dinamika Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta pengelompokan desil kesejahteraan. Menurut mereka, kondisi di lapangan kerap tidak sesuai dengan status desil yang tercantum dalam sistem.
Akibatnya, tidak sedikit warga yang dinilai layak justru tidak memperoleh berbagai program bantuan pemerintah, mulai dari bantuan sosial, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).
H Bayu Rekso Aji mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Di tengah situasi ekonomi yang masih menantang, validitas data menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, proses pendataan dan pembaruan data harus dilakukan secara objektif, transparan, serta didukung verifikasi lapangan yang akurat.
“Kami menerima banyak masukan mengenai ketidaksesuaian data dengan kondisi riil masyarakat. Harapan warga sederhana, yaitu proses verifikasi dilakukan secara adil sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya hanya karena persoalan administrasi atau data yang belum diperbarui,” ujar politisi PKS ini.
Seluruh aspirasi tersebut, lanjut Bayu, akan menjadi bahan tindak lanjut DPRD bersama Pemerintah Kota Malang, khususnya melalui dinas yang membidangi urusan sosial. Ia menegaskan akan terus mengawal perbaikan kualitas pendataan dan penyaluran bantuan agar program-program pemerintah dapat tepat sasaran serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Malang. (inforial/tim)
