Perkuat Kerukunan Warga IKN dengan  Dialog Penyuluh dan Ormas

SekarangAja, PENAJAM PASER UTARA– Para penyuluh agama dan ormas keagamaan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) diajak dialog oleh Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat kerukunan dan fondasi sosial masyarakat.

Dialog ini dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dialog Titik Temu Antarkomunitas Paham Keagamaan Islam di Indonesia”.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebagai wilayah utama dalam pengembangan IKN, menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Perubahan ini menempatkan PPU dalam posisi strategis pembangunan nasional.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, mengatakan, Kabupaten PPU kini berada di bawah “mikroskop nasional”, dari daerah penyangga menjadi pusat pemerintahan. Menurut Arsad, pembangunan infrastruktur yang massif berjalan harus diimbangi dengan penguatan tatanan sosial yang inklusif, damai, dan harmonis.

“Masyarakat PPU bukan lagi sekadar warga daerah, melainkan pionir laboratorium sosial bagi perwujudan visi Indonesia Emas 2045. Perilaku sosial dan tingkat toleransi di wilayah ini akan menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Arsad di Aula Kantor Kementerian Agama PPU.

Sebagai wilayah IKN, terjadi lonjakan jumlah penduduk di PPU yang berasal dari ASN dan pekerja dengan latar belakang budaya, suku, dan paham keagamaan yang beragam. Hal ini berpotensi menimbulkan gesekan sosial, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Kebutuhan sistem deteksi dini konflik menjadi mendesak.

“Dalam konteks tersebut, penerapan Early Warning System (EWS) berbasis data dan teknologi informasi, yang dikenal sebagai sistem “Si-Rukun”, menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial di wilayah IKN dan sekitarnya,” kata Arsad.

Kepala Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Kemenag, Dedi Slamet Riyadi, memaparkan, berdasarkan sejumlah penelitian, konflik sosial berdimensi keagamaan di Indonesia lebih banyak terjadi di internal kelompok paham keagamaan (intraagama) dibandingkan konflik antarumat beragama.

Perbedaan tradisi peribadahan, interpretasi teks keagamaan, hingga orientasi organisasi massa Islam diperkirakan akan mewarnai ruang publik di PPU. Tanpa pengelolaan melalui pendekatan literasi yang inklusif, keragaman tersebut berpotensi memicu sentimen kelompok yang kontraproduktif terhadap pembangunan nasional.

FGD dihadiri Kepala KUA se-Kabupaten PPU, Penyuluh Agama Islam, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam. Kegiatan ini dinilai strategis karena PPU merupakan lokus utama pembangunan IKN yang akan menghadapi perubahan demografi secara masif dalam waktu dekat.

Melalui dialog ini, Dedi berharap masyarakat PPU memiliki kesiapan dan literasi keagamaan yang memadai. PPU diproyeksikan tidak hanya berhasil secara fisik sebagai bagian dari IKN, tetapi juga berhasil secara sosial dengan menjadi pelopor kerukunan dan kedamaian beragama di tengah keberagaman tanpa memicu konflik. (red)