Ini Pesan Menag saat Hadir di Pelantikan DPP PIKI Masa Bakti 2026–2031
SekarangAja, JAKARTA– Pemimpin keagamaan sekarang harus menjembatani jarak antara umat dengan ajaran agamanya. Apalagi di tengah perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat pada era post-truth.
Menurut Menag Nasaruddin Umar, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat memahami kebenaran. Otoritas keagamaan maupun akademik tidak lagi secara otomatis menjadi rujukan utama di tengah masyarakat.
“Menjadi pemimpin komunitas keagamaan pada saat sekarang tidak gampang. Terjadi semacam kesenjangan antara umat dengan ajaran agama yang dianutnya. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana menjembatani jarak ini,” kata Menag Nasaruddin Umar.
Ia menjelaskan, semakin jauh umat dari nilai-nilai agamanya, semakin besar pula potensi munculnya berbagai persoalan sosial. Karena itu, pemimpin agama dituntut tidak hanya menguasai ajaran keagamaan, tetapi juga mampu mengkomunikasikannya dengan bahasa yang relevan dengan perkembangan zaman.
“Semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, maka pemimpin umat itu belum berhasil. Idealnya, kita ingin agar umat dengan ajaran agamanya semakin menempel, semakin kuat keterikatannya,” katanya.
Menag Nasaruddin Umar juga menyoroti peran penting kaum intelegensia keagamaan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Menurutnya, seorang intelektual tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu mengamalkan ilmunya serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.
“Seorang cendekia bukan hanya pintar dan mengamalkan kepintarannya, tetapi juga menghadirkan manfaat dan dampak bagi lingkungannya,” ungkap Menag.
Ia pun mengajak organisasi-organisasi intelegensia lintas agama untuk memperkuat kolaborasi dalam menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, lingkungan hidup, dan kehidupan beragama yang semakin kompleks.
Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Agama tengah mendorong ruang dialog dan kerja sama yang lebih luas antara organisasi intelektual lintas agama, termasuk PIKI, ICMI, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, serta organisasi intelegensia dari agama lainnya.
“Kita perlu melihat persoalan bangsa dan dunia sebagai persoalan bersama. Sudah bukan waktunya lagi kita memperbesar perbedaan antarumat beragama. Yang lebih penting adalah bagaimana bersama-sama menyelesaikan persoalan kemanusiaan dan masa depan bangsa,” tegasnya.
Menag Nasaruddin Umar juga menyampaikan apresiasi atas capaian kerukunan Indonesia yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil pengukuran terbaru, Indeks Kerukunan Umat Beragama Indonesia pada 2025 mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah.
“Indonesia adalah salah satu negara paling plural di dunia. Namun kita mampu menjadi penyumbang kerukunan bagi dunia. Ini modal sosial yang harus terus kita jaga dan perkuat,” ujarnya.
Menurut Menag Nasaruddin Umar, pembangunan kerukunan ke depan tidak lagi hanya berfokus pada hubungan antarumat beragama, tetapi perlu diperluas pada tiga dimensi utama yang disebutnya sebagai “Trilogi Kerukunan Jilid Dua”.
Pertama, kerukunan antarmanusia tanpa memandang agama, etnis, maupun latar belakang. Kedua, kerukunan antara manusia dan alam semesta melalui penguatan kesadaran ekologis. Ketiga, kerukunan antara manusia dengan Tuhan sebagai fondasi spiritual kehidupan berbangsa.
“Kalau sinkronisasi tiga dimensi ini bisa terbangun dengan baik, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin kuat, harmonis, dan berpengaruh di tingkat global,” tandasnya.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama akan terus menjadi rumah bersama bagi seluruh umat beragama di Indonesia. “Saya adalah Menteri Agama untuk semua agama. Karena itu, mari kita selesaikan setiap persoalan dengan dialog dan kebersamaan. Persoalan antarumat beragama jangan ada yang bermalam, selesaikan sebelum pagi,” katanya.
Turut hadir, Menteri Perumahan dan Permukiman sekaligus Ketua Umum DPP PIKI terpilih Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari,serta Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi.(red)
