Harga Sembako Fluktuatif, Ini Tindakan Komisi B DPRD Kota Malang
KOTA MALANG– Harga bahan pokok yang tak stabil saat Ramadan dan Jelang Idul Fitri mengundang perhatian Komisi B DPRD Kota Malang. Pemkot Malang diminta serius dan konsisten menjaga stabilitas harga agar tak membebani warga.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang H Eddy Widjanarko SAP menyampaikan pemantauan akan segera dilakukan Komisi B. Pantauan di pasar rakyat terdengar keluhan warga. Itu menyusul naiknya harga sembako.
“Dalam beberapa hari ini kami di komisi terus melakukan pemantauan. Baik dari warga, di lapangan maupun pantauan terhadap dinas terkait. Ini penting untuk menekan angka inflasi dan fluktuasi harga jelang hari raya,” papar Eddy.
Dalam pekan ini juga Komisi B DPRD Kota Malang akan melaksanakan rapat kerja dengan mitra komisi terkait perkembangan dan mengatasi melonjaknya harga sembako.
Ia lantas mengimbau pedagang dan warga agar mengadukan masalah harga sembako yang tak stabil. “Selain berdasarkan pantauan kami di pasar, tentu kami butuh masukan warga. Silakan sampaikan kepada Komisi B sehingga semakin memperkuat catatan kami,” papar politisi Partai Golkar ini.
Hal yang sama disampaikan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arif Wahyudi SH. Komisi B tidak hanya menorong dinas yakni Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) saja. Namun juga lintas perangkat daerah agar bergerak bersama atasi keluhan warga. Seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan termasuk Perumda Tugu Aneka Usaha.
“Ketiganya ini kami pantau agar perkuat sinergitas untuk melakukan operasi pasar dan pasar murah. Kalau bisa sampai menyentuh masyarakat di Tingkat RW,” tutur Arif.
Meski begitu ia mengakui, langkah Pemkot dengan melakukan penjualan sembako murah atau setidaknya menjual dengan harga eceran tertinggi merupakan salah satu langkah konkrit yang memang harus dilakukan.
Akan tetapi, lanjut Arif, sebaiknya penjualan sembako murah oleh Pemkot Malang dilakukan di tengah tengah masyarakat rentan secara ekonomi. Dan jangan dijual di pasar karena kalau dilakukan di pasar, dikhawatirkan mengganggu omzet pedagang pasar.
“Bisa juga dijual kepada pedagang dengan perjanjian pedagang menjual kembali sesuai standar harga yang ditentukan oleh pemda,” papar Politisi PKB itu.
Dia juga mengkritisi apa yang dilakukan Pemkot Malang pekan lalu. Yakni ketika melaksanakan Pasar Murah di Kelurahan Bareng. Menurut Arif, lokasi Pasar Murah tidak tepat. Karena berada ditengah tengah penduduk kelas menengah ke atas yaitu di Taman Gayam. Hal ini dianggapnya kurang tepat sasaran.
“Umpamanya, disamping memberi ikan, sebaiknya pemkot juga memberi kail. Artinya peluang mencari rezeki di masa sulit seperti ini Pemkot Malang bisa memfasilitasi baik itu pembinaan kepada para penjual takjil maupun dengan menata kembali para PKL yang tergusur di Kayutangan,” tegas Arif.
Ia menyarankan, masyarakat Kayutangan dan sekitarnya diberi kesempatan berjualan takjil di koridor Kayutangan. Namun juga harus ditata dengan baik, sehingga di Kayutangan juga akan menjadi tempat ngabuburit akan sangat menarik untuk dikunjungi.
Di sisi lain, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat berkali-kali menegaskan pihaknya berusaha maksimal menjaga harga sembako tetap stabil dan mengendalikan inflasi. Itu dilakukan dengan berbagai strategi yang dibahas melibatkan sejumlah instansi teknis. (inforial/ran)
