DPRD Kota Malang Minta Sektor Krusial Tetap Diprioritaskan
SekarangAja, MALANG– DPRD Kota Malang meminta Pemkot Malang agar tetap memprioritaskan sektor-sektor krusial pelayanan publik di tengah tantangan efisiensi anggaran dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini berkaca pada hasil APBD 2025 dengan realisasi pendapatan daerah yang berhasil menembus 101 persen, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 106 persen.
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mewanti-wanti agar alokasi anggaran untuk urusan wajib, seperti pendidikan, tetap menjadi skala prioritas utama meski kondisi dan tantangan saat ini cukup berat.
”Anggaran untuk pendidikan, seperti Bosda maupun honor guru, serta insentif untuk ketua RT dan RW, harus tetap diamankan. Ini adalah kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tegas Trio.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan meski kinerja pendapatan melampaui target, pemerintah daerah harus tetap cermat dalam mengelola belanja daerah. Sebab, berkaca lagi pada ABPD 2025, belanja daerah berada di kisaran 89 persen dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 yang masih mencapai sebesar Rp 303 Miliar. SiLPA ini harus digunakan tepat sasaran dan sesuai prioritas.
Selain itu pelayanan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas. Itu karena layanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat selain pendidikan. Khusus untuk kesehatan di antaranya prioritas pada program Universal Health Coverage (UHC).
Khusus UHC, DPRD Kota Malang telah menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Pemkot Malang. Ini untuk memastikan keberlanjutan program tersebut untuk warga Kota Malang.
Selain urusan wajib tersebut, dewan menekankan perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk pembenahan infrastruktur fisik, khususnya penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak di berbagai wilayah di Kota Malang. Trio juga menyoroti urgensi penataan sistem transportasi publik guna mengurai kemacetan di Kota Malang.
DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang untuk memperluas cakupan layanan transportasi melalui konsep ‘Buy The Service’ (BTS) yang melibatkan peremajaan angkutan kota. Trio mengusulkan pemerintah memberikan subsidi operasional berbasis kilometer kepada masyarakat luas.
“Layanannya diperluas artinya tidak hanya sebatas untuk pelajar atau anak sekolah. Jadi kan ada BTS Trans Jatim, nah ini BTS angkutan kota (angkot). Jadi bisa menjangkau seluruh masyarakat lebih luas,” tambah wakil rakyat dari Dapil Lowokwaru ini.
Kendati begitu, Trio juga mengapresiasi upaya dari Pemkot Malang yang telah terbukti menunjukkan adanya perubahan. Salah satunya seperti penataan sejumlah pasar yang ada di Kota Malang. Trio mencontohkan, langkah relokasi pedagang Pasar Induk Gadang (PIG), kini mulai berdampak pada konektivitas wilayah serta memacu pertumbuhan ekonomi di Malang bagian selatan.
“Namun, kami meminta Pemkot Malang juga segera menuntaskan permasalahan teknis terkait pedagang yang belum terakomodasi agar dampaknya lebih optimal bagi masyarakat,” pungkas politisi PKS ini.
Soal komitmen prioritas sektor krusial sebenarnya sudah ditegaskan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Itu ditegaskan Wali Kota Wahyu Hidayat sejak jelang pembahasan APBD 2026 lalu. Salah satu contohnya kata Wahyu yakni program Rp 50 juta untuk setiap RT yang menjadi program daerah yang sifatnya prioritas.
Pemerintah Kota Malang memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sekalipun alokasi TKD dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berkurang, tapi program yang bersifat prioritas tetap berjalan.
Sementara untuk SiLPA tahun anggaran 2025, sebenarnya Pemkot Malang sudah menyiapkan gagasan penggunaan anggaran. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan penggunaan SiLPA dibahas bersama DPRD Kota Malang dalam penyusunan APBD Perubahan 2026.
Terdapat sejumlah prioritas yang harus direalisasikan, apalagi dengan regulasi yang saat ini berkembang. Ini menjadi bagian untuk memenuhi program-program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya. (inforial/red)
