DPRD Kota Malang Dorong Pemkot Malang Siapkan Skema Sambut Stimulan Feeder Trans Jatim

SekarangAja, MALANG–Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memberikan bantuan stimulus hingga Rp 5 miliar untuk mendukung layanan feeder Trans Jatim di Kota Malang mendapat perhatian DPRD Kota Malang. Rencana pemberian stimulus tersebut dinilai harus segera ditindaklanjuti. Salah satunya  dengan menyiapkan skema operasional sekaligus keberlanjutan programnya kedepan.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS mengatakan, dukungan Pemprov Jatim ini juga seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota  Malang untuk segera memetakan kebutuhan feeder. Karena bersifat stimulan, maka anggaran itu tidak dapat menjadi tumpuan pembiayaan dalam jangka panjang.

“Sebetulnya saya dari awal sudah sampaikan, Pemerintah Kota Malang   sebaiknya segera menyambut kebijakan yang sudah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Segera ditata alurnya, kemudian kebutuhannya, manpower-nya seperti apa, dan partisipasi dari APBD Kota Malang sendiri apa,” urai Mia, sapaan akrab Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS.

 Ia menegaskan, keberadaan feeder menjadi bagian penting untuk memastikan layanan Trans Jatim tidak hanya beroperasi di jalan-jalan protokol. Moda transportasi pengumpan tetap diperlukan untuk menghubungkan masyarakat di kawasan permukiman dengan koridor utama Trans Jatim.

Menurut Mia, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memberdayakan angkutan kota (angkot) yang sudah ada. Angkot dinilai memiliki keunggulan karena mampu menjangkau ruas-ruas jalan kecil yang tidak dapat dilalui bus Trans Jatim.

“Kami ingin supaya rangkaian transportasi publik ini berhasil, tidak hanya berhenti di jalan-jalan protokol saja,” kata Mia yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang ini.

Ia menilai, pemanfaatan angkot eksisting juga dapat menjadi solusi terhadap kondisi angkutan kota yang saat ini belum optimal. Angkot yang masih tersedia dapat diintegrasikan dengan sistem transportasi baru, bukan justru ditinggalkan setelah Trans Jatim beroperasi.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kedungkandang ini pun juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Malang  tidak hanya berorientasi pada penggunaan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  Sejak awal, pemerintah daerah harus menghitung kebutuhan anggaran untuk menjaga layanan feeder tetap berjalan ketika dukungan provinsi berakhir.

Oleh karena itu, Mia mendorong Pemerintah Kota Malang  agar skemanya segera disiapkan dan kebutuhan pembiayaan jangka panjang mulai dipetakan sejak sekarang. Menurut Mia, ketika Pemkot telah berkomitmen mengembangkan transportasi publik, dukungan APBD daerah harus disiapkan sebagai bagian dari keberlanjutan program.

“Ya mestinya sudah terpetakan dari awal dan ketika kita memang sudah berkomitmen, tahu apa yang mau kita capai. Pelayanan terhadap masyarakat di bidang public transport yang memang kita belum punya selama ini,” jelas mantan Ketua Komisi D DPRD Kota Malang ini.

Ia menilai hadirnya Trans Jatim merupakan peluang untuk membangun sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi di Kota Malang. Namun, program tersebut harus diorkestrasi bersama moda transportasi yang sudah ada.

“Ini program bagus. Tinggal kita bagaimana mengorkestrasi transportasi eksisting yang kita punya. Ini harus jalan semua. Jangan sampai kemudian sudah ada program ini, terus menggantikan yang kita sudah punya,” katanya.

Rencana bantuan feeder Trans Jatim ini sebelumnya diungkapkan  Kepala Dinas Perhubungan (Kepala Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra. Jaya, sapaan akrab Widjaja Saleh Putra menyebut Pemprov Jatim bakal menyiapkan  regulasi atau dasar hukum pelaksanaan feeder (angkutan penghubung) Bus Trans Jatim.

Rencananya pelaksanaan feeder menggunakan bantuan anggaran Pemprov Jatim. Alokasinya akan  dicarikan dasar hukumnya. Konsep  feeder di Kota Malang, lanjut Jaya, merupakan kali pertama dan satu-satunya di Jawa Timur dalam layanan Trans Jatim. (inforial/red)