DPRD Kota Malang Detail Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025
SekarangAja, MALANG– Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS memastikan pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2025 dilakukan secara detail dan komprehensif.
Itu ditegaskan Mia, sapaan akrab Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS usai rapat paripurna penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Malang tahun 2025 di gedung dewan, Rabu (24/6/2026) hari ini.
Mia mengatakan pada tahap awal, dewan akan mencermati seluruh realisasi pendapatan maupun belanja daerah sebelum memberikan rekomendasi.
Menurutnya, setelah penyampaian dalam rapat paripurna, pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian dilanjutkan di masing-masing komisi bersama organisasi perangkat daerah terkait.
“Kami akan mendengarkan penjelasan secara lebih rigid dari TAPD. Setelah itu komisi-komisi bersama mitra kerjanya akan melakukan pembahasan, lalu disusun kembali di Banggar,” beber Mia yang juga Ketua PDI Perjuangan Kota Malang ini.
Ia mengakui terdapat beberapa pos anggaran yang realisasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal. Namun, DPRD akan terlebih dahulu mempelajari alasan dan dasar perubahan tersebut. Salah satu contohnya adalah akibat berkurangnya dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari pemerintah pusat.
Selain itu, terdapat sejumlah program yang tidak dapat direalisasikan karena adanya perubahan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat.
“Alasan-alasan itu nanti akan kami pelajari secara detail untuk mengetahui konstruksi angka-angkanya. Jadi saat ini masih tahap awal untuk mempelajari realisasi anggaran tahun 2025,” kata mantan Ketua Komisi D DPRD Kota Malang ini.
Sementara itu dalam rapat paripurna, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memaparkan kinerja APBD 2025 yang sangat positif.
Wahyu mengakui tahun 2025 merupakan tahun pertama dirinya bersama Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menjalankan pemerintahan. Pada tahun tersebut, pemerintah daerah juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk efisiensi anggaran dan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Meski demikian, ia menilai seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Bahkan realisasi pendapatan daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan.
“Tahun 2025 banyak hal yang harus kami lakukan. Ada efisiensi, ada TKD yang terpotong, tetapi kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik, termasuk realisasi pendapatan yang melampaui target,” kata Wahyu.
Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 2,54 Triliun dari target Rp 2,51 Triliun atau mencapai sekitar 101,18 persen. Capaian tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target.
Tepatnya untuk PAD, terealisasi sebesar Rp 1,11 Triliun dari target Rp 1,05 Triliun atau mencapai 105,40 persen. Sementara pendapatan transfer terealisasi Rp 1,43 Triliun dari target Rp 1,46 Triliun atau sebesar 98,09 persen. Adapun pos lain-lain pendapatan yang sah tercatat terealisasi sekitar Rp 28,63 juta.
Penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mengharuskan kepala daerah menyampaikan laporan maksimal enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Kinerja keuangan APBD 2025 juga telah melalui audit hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil audit tersebut, Kota Malang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga menjadikan Kota Malang meraih WTP 15 kali berturut turut.
“Pertanggungjawaban ini tidak lepas dari hasil pemeriksaan BPK. Alhamdulillah kita mendapatkan WTP. Hasil evaluasi dari BPK menjadi dasar kami untuk melaporkan pertanggungjawaban APBD tahun 2025,” ujar Wali Kota Wahyu.
Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025 tersebut, juga tercatat adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sangat besar, sekitar Rp 303 Miliar.
Wali Kota Wahyu mengatakan pemanfaatan SiLPA tersebut akan dibahas bersama DPRD dan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya.
“SiLPA nanti akan dibahas bersama DPRD. Ada beberapa anggaran prioritas yang harus direalisasikan dan akan dimasukkan dalam APBD Perubahan,” katanya. (inforial/red)
