U

Begini Sikap DPRD Kota Malang Tentang Wacana Pemkot Pakai Mobil Listrik

SekarangAja, MALANGDPRD Kota Malang menanggapi rencana Pemkot Malang yang sedang  mewacanakan peralihan kendaraan operasional dinas ke mobil listrik sebagai langkah strategis menekan beban anggaran bahan bakar minyak (BBM).  

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS mengatakan dewan masih menanti paparan skema resmi dari Pemkot Malang. Menurutnya, dewan akan menguji setiap opsi yang ditawarkan, baik skema sewa maupun pembelian unit, untuk melihat mana yang paling memberikan dampak signifikan bagi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami akan menganalisa semua skema yang ditawarkan. Prinsipnya, mana yang paling signifikan dalam penghematan. Kami akan undang Pemkot Malang  untuk membahas konstruksi ‘way out’-nya (jalan keluarnya) secara detail,”  kata Mia, sapaan akrab Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS.  

Terkait kekhawatiran membengkaknya anggaran operasional akibat kenaikan harga BBM tahun ini, Mia menegaskan dewan tentu tidak akan tergesa dan serta merta menyetujui adanya penambahan anggaran. Pihaknya berkomitmen untuk tetap memprioritaskan layanan publik di atas pengeluaran operasional kedinasan.

“Kami upayakan tidak ada penambahan anggaran. Kami memaksimalkan dana yang sudah ada. Prioritas utama kami adalah layanan masyarakat dan keberlangsungan program daerah yang mendesak,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, apabila anggaran operasional yang tersedia saat ini tidak mencukupi hingga akhir tahun, Pemkot Malang diminta melakukan penyesuaian cara  kerja. Salah satu solusi yang ditawarkan yakni  melakukan perampingan kegiatan yang tidak memerlukan mobilitas fisik, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi atau rapat daring.

“Harus ada alternatif lain, seperti mengurangi kegiatan yang bisa dilakukan secara daring. Kami harus berkomitmen bahwa konstruksi APBD ini diselamatkan untuk kepentingan masyarakat. Memang tidak mungkin cukup (dengan anggaran lama), tapi kami belum membuka opsi penambahan anggaran,” kata Ketua PDI Perjuangan Kota Malang ini.

Untuk diketahui, sebelumnya  Pemkot  Malang  mempertimbangkan  penggunaan kendaraan listrik  sebagai kendaraan dinas. Ini guna menekan biaya operasional imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter beberapa waktu lalu.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso. Menurut Erik, kini mulai mengkaji opsi peralihan dari kendaraan dinas berbahan bakar minyak menjadi listrik.

Sekda Erik mengatakan pembahasan tengah dilakukan di tingkat internal guna menentukan skema pengadaan kendaraan listrik. Termasuk kemungkinan melakukan pembelian atau dengan sistem sewa. Begitu juga nasib kendaraan dinas dengan bahan bakar BBM dibahas.

Sebagai upaya jangka pendek, Pemkot Malang melakukan penguatan efisiensi secara masif. Namun demikian Sekda Erik menegaskan, semua kebijakan yang dibahas tak akan mengurangi mutu atau kualitas pelayanan publik.

Sebelumnya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan upaya yang akan ditempuh menyikapi kenaikan harga BBM. Di antaranya menghitung dan mengkaji. Ia bahkan memastikan sudah meminta Sekda Kota Malang  untuk menghitung terkait dengan anggaran BBM.

Wali Kota Wahyu mengakui, perencanaan anggaran dilakukan sebelum adanya penyesuaian harga BBM. Karena itulah kondisi setelah kenaikan harga BBM mengharuskan penghitungan ulang.

Orang pertama di Pemkot Malang ini mengatakan penggunaan kendaraan listrik merupakan salah  alternatif. Kajian yang dilakukan menurut Wali Kota Wahyu, tak hanya pembelian unit baru. Namun bisa saja dengan  sistem sewa.

Karena itulah perlu kajian yang detail tentang sistem penggunaan kendaraan listrik. Terutama kajian yang sifatnya menguntungkan demi efisiensi dan efektivitas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

‘’Terutama dalam kajian ini jangan sampai bebani anggaran daerah dan kualitas pelayanan publik tetap menjadi yang paling penting. Karena semuanya demi pelayanan publik,’’ pungkas Wali Kota Wahyu.  (inforial/red)

Sekarang