Anggaran UMKM Kota Malang 2025 Berkurang, Ini Penyebabnya
MALANG– Pemkot Malang mengalokasikan anggaran untuk pengembangan UMKM hanya Rp 1,3 miiar di tahun anggaran 2025 mendatang. Angka ini diakui berkurang cukup signifikan dibandingkan tahun ini, yakni Rp 6 miliar. Ini diakui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.
Kadiskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, alasan berkurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan UMKM disebabkan skala prioritas. “Ada yang dipioritaskan di 2025 yakni pembangunan Pasar Besar Malang (PBM). Memang awalnya kami ajukan Rp 6 miliar juga tetapi ya itu ada yang lebih prioritas. Tetapi kami berencana ada kenaikan di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” tegas Eko Sya sapaannya.
Dengan anggaran Rp 1,3 miliar, Eko menjelaskan kalau pihaknya memprioritaskan program legalitas terhadap UMKM pada 2025. Legalitas sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
Dijelaskannya lagi pada pertengahan tahun 2025 direncanakan ada stimulan pengembangan dan pameran untuk UMKM Kota Malang. “Itu bisa dilakukan di skala kedua. Di semester ini, kami lakukan kurasi untuk tepat sasaran, tepat produk, tepat pelaku, dan marketnya. Tahap berikutnya marketingnya,” jelas Eko.
Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji mengatakan, Pemkot Malang kurang memberi perhatian terhadap pelaku UMKM. Dikarenakan alokasi anggaran untuk sektor UMKM pada 2023 masih berada di angka Rp 6 miliar. Akan tetapi, pada 2024 turun menjadi Rp 4,8 miliar.
Ia menilai Pemkot Malang sangat kurang perhatian terhadap UMKM. Deflasi yang memengaruhi sektor UMKM harusnya mendorong peran pemerintah untuk meningkatkan UMKM.
Alokasi anggaran untuk UMKM ini diharapkan bisa dirasionalisasikan kembali dan ditingkatkan dalam APBD 2025 mendatang. “Kami di DPRD Kota Malang meminta agar pemerintah, khususnya Diskopindag bisa lebih serius dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor usaha mikro,” jelas Bayu. (ran)
