Alokasikan Anggaran Pilkada 2024 Rp 120 Miliar, Begini Pesan DPRD Kota Malang
KOTA MALANG- Total anggaran yang dialokasikan Pemkot Malang untuk penyelenggaraan Pilkada Kota Malang Tahun 2024 kurang lebih Rp 120 miliar. DPRD Kota Malang mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan untuk kelancaran pesta demokrasi. Penggunaannya pun harus tepat sasaran dan transaparan.
Ini disampaikan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM. Djelaskannya anggaran tersebut telah dibahas dalam APBD 2024, yang dirancang pada tahun 2023.
“Anggaran ini mencakup berbagai aspek terkait pelaksanaan Pilkada 2024, termasuk dukungan anggaran untuk pengamanan sesuai dengan yang diajukan Polresta Malang Kota. Serta untuk penyelenggara Pilkada seperti KPU, Bawaslu, dan pengamanan,” ujar Made.
Lebih lanjut, Made mengatakan jika terjadi kekurangan anggaran pada pelaksanaan Pilkada nanti, pihaknya akan mengawal agar Pemkot Malang mengusulkan kekurangan anggaran pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2024.
Sementara itu diketahui Polresta Malang Kota mendapat dana hibah untuk pengamanan Pilkada Kota Malang sebesar 5,7 miliar. Sementara KPU Kota Malang sebelumnyasudah digelontorkan anggaran Rp 55 miliar untuk penyelenggaraa Pilkada Kota Malang 2024.
Made berharap penyelenggaraan Pilkada Kota Malang tahun ini berjalan kondusif, aman dan lancar. Sehingga melahirkan pemimpin daerah Kota Malang terpilih yang terbaik.
“Sudah kami alokasikan anggarannya untuk kebutuhan-kebutuhan pesta demokrasi Kota Malang. Dan saya yakin warga Kota Malang sangat antusias dan akan memilih yang terbaik,” kata Made yang juga Ketua PDI Perjuangan Kota Malang ini.
Sementara itu Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang Lelly Thresiyawati berharap alokasi anggaran Pilkada 2024 yang sudah diperjuangkan dewan bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemilihan wali kota.
“Kami berharap anggaran yang dialokasikan itu digunakan sesuai dengan semestinya. Maksudnya sesuai tujuan, yakni pelaksanaan pemilu yang lancar dan demokratis,” harap politisi Gerindra ini.
Lebih lanjut Lelly mengatakan anggaran pilkada harus digunakan dengan transaparan. Selain itu tepat sasaran sesuai yang sudah diprogramkan.
“Karena anggarannya merupakan uang negara maka harus dipertanggungjawabkan. Karena itulah harus transparan dan digunakan sesuai yang telah diprogramkan,” kata dia. (inforial/ran)
