Begini Catatan Komisi C DPRD Kota Malang Tentang Rencana Penerapan Parkir Progresif
KOTA MALANG– Penataan parkir di Kota Malang menjadi perhatian legislatif. Salah satu sistem yang didorong untuk diterapkan adalah tarif parkir progresif. Wacana yang disampaikan Dinas Perhubugan (Dishub) Kota Malang ini mendapat catatan Komisi C DPRD Kota Malang.
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji mengatakan wacana ini memang bisa diterapkan di Kota Malang. Namun perlu pendalaman dan kajian yang komprehensif. Ia menekankan, perlu ada pembenahan pelayanan parkir terlebih dahulu.
“Sebelum progresif, harus diterapkan e-parking dulu karena jika tidak ada perbaikan, potensi kebocoran pendapatan parkir semakin besar,” tegas Bayu.
Politisi PKS ini mengungkapkan dengan adanya e-parking memberi potensi peningkatan kepercayaan masyarakat. Sebab, lebih transparan dibanding sistem parkir biasa. Maka dari itu penerapannya pun harus matang dan nyata.
Ia berharap ada kajian mendalam terkait besaran potensi pendapatan dari sektor parkir. Juga dengan lokasi-lokasi penerapan parkir progresif yang sudah dipetakan. Namun demikian, Bayu mengingatkan agar penataan parkir memperhatikan nasib juru parkir (jukir) yang selama ini sudah bekerja di berbagai lokasi parkir.
“Prinsipnya jangan sampai ada yang dirugikan akibat penerapan e-parking. Masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan jukir yang selama ini bekerja harus sama-sama terlindungi. Sebab kebijakan sebenarnya untuk masyarakat luas,” pesan wakil rakyat dari Dapil Klojen ini.
Kadishub Kota Malang R Widjaja Saleh Putra menanggapi bahwa parkir progresif memang tengah dibahas dan didalami penerapannya. Salah satu lokasi yang diproyeksi untuk pemberlakuan tarif parkir progresif adalah area Pasar Besar Malang (PBM).
Sebab wilayah tersebut merupakan pusat perdagangan di Kota Malang. “Tarifnya akan bertambah satu jam sekali, tapi untuk besarannya masih akan dibahas dulu dengan dewan. Selain Pasar Besar juga masih dikaji,” terangnya.
Diperkirakan pembahasan Ranperda penyelenggaraan parkir ini dilaksanakan akhir tahun atau awal 2025 mendatang. (inforial/ran)
