Wujudkan Pokir untuk Rakyat, DPRD Kota Malang dan Pemkot Tanda Tangan Pakta Integritas
KOTA MALANG– Seluruh anggota DPRD Kota Malang dan semua jajaran kepala Perangkat Daerah (PD) Pemkot Malang sepakat dan berkomitmen menjaga kepentingan masyarakat. Terutama dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Malang.
Ini dibuktikan Senin (13/5/24) siang dalam Penandatanganan Pakta Integritas Pokir DPRD Kota Malang Tanpa Benturan Kepentingan di Gedung DPRD Kota Malang.
Itu dilakukan untuk memastikan tidak ada benturan kepentingan saat penggunaan APBD dalam realisasi pokok-pokok pikiran (pokir) legislatif. Apalagi praktik korupsi.
“Ini merupakan hal penting, karena lebih baik mencegah (korupsi) daripada ada penindakan dan ini merupakan pakta integritas dewan dengan pokok pikiran (pokir)nya,” tegas Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika SE MM usai penandatanganan pakta integritas yang dianjurkan KPK itu.
Made menjelaskan penandatanganan Pakta Integritas ini juga menandai komitmen DPRD Kota Malang. Yakni tidak campur tangan dalam pelaksanaan pokir yang diusulkan oleh masyarakat.
Menurutnya, pokir akan diserahkan sepenuhnya kepada dinas terkait, untuk dapat dieksekusi sebagai kegiatan kedinasan. Keputusan ini diambil untuk memastikan transparansi dan independensi, dalam pelaksanaan program yang diusulkan oleh masyarakat.
“Jadi apa pun pokir DPRD, kami sama sekali tidak boleh ikut campur untuk urusan pelaksanaan. Pelaksanaan sepenuhnya ada di dinas terkait sesuai dengan usulan masyarakat,” jelas Made.
Disampaikannya juga penandatanganan pakta integritas ini juga melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Ditegaskannya penandatanganan ini akan menjadi pengingat bagi seluruh pihak, sebagaimana rambu-rambu yang harus selalu diperhatikan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif di Kota Malang.
“Jadi saya rasa ini sangat efektif, karena Kota Malang dalam 5 tahun terakhir dan semoga saja di sisa akhir jabatan DPRD Kota Malang kita harapkan tidak ada hal- hal yang terjadi. Tiap tahun nanti diharapkan ada penandatanganan seperti ini,” tegas Ketua PDI Perjuangan Kota Malang ini.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat juga mengamini pernyataan Made. Menurut Wahyu, penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan bukti komitmen serius dari Pemkot Malang.
Dijelaskannya, langkah ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Ini sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pencegahan korupsi di lingkup pemerintah setempat. (inforial/ran)
