Bahas LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2023, Fraksi-Fraksi di Dewan Sorot Capaian PAD
KOTA MALANG– DPRD Kota Malang mengupas hasil kinerja eksekutif tahun 2023. Salah satu yang paling disoroti adalah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang tahun 2023.
Berbagai fraksi memberi catatan dalam Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun 2023 dalam sidang paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (30/4/2024) di Gedung DPRD Kota Malang.
Ketua Fraksi PKS, Bayu Rekso Aji dalam pendapat fraksi menjelaskan PAD Kota Malang di 2023 hanya mencapai Rp 792 M dari targetnya sebesar Rp 1 Triliun. Atau hanya tercapai 79,1 persen. Yang di dalamnya, pada sektor pajak daerah menyumbang Rp 610 M. Masih jauh juga dari targetnya sebesar Rp 834 M.
“Hal ini menjadi catatan bahwasannya penerimaan pajak masih dibawah target yang diharapkan. Kami memandang masih belum sinkronnya antara perencanaan target PAD yang disesuaikan dengan potensi realistis PAD,” tegas Bayu.
Sehingga lanjut dia, ini akan sangat berbahaya apabila ketidaktercapaian mengganggu keseimbangan neraca pendapatan dan belanja yang dapat berakibat pada ketidakmampuan pemerintah daerah membayar kewajiban kepada pihak ketiga dalam membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Hal yang sama disampaikan Fraksi PKB. Yang juga menyoroti PAD, terutama pada belum maksimalnya pendapatan di sektor retribusi parkir. Fraksi PKB mendorong agar optimalisasi penerimaan PAD dari restribusi parkir dapat memanfaatkan sistem informasi dan manajemen yang dapat memudahkan pembayaran. Seperti melalui android (Qris), e-money dan etoll dan lain sebagainya.
Fraksi Golkar juga memberi catatan pada capaian PAD di 2023. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Malang Eddy Widjanarko menyampaikan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus bekerja lebih keras. Khususnya soal optimalisasi penerimaan dari retribusi.
“Karena sebagai koordinator pengelolaan pendapatan asli daerah diharapkan mampu meningkatkan bekerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan menarik retribusi sesuai dengan peraturan daerah atau sesuai dengan tupoksinya,” tegas dia.
Beberapa catatan fraksi lain juga bersinggungan dengan capaian PAD yang harus menjadi evaluasi. Terutama saat kembali membahas anggaran berikutnya. Agar capaian target PAD lebih realistis kedepannya. (ran)
