Strategi Pimpinan DPRD Kota Malang From Zero To Hero
DPRD Kota Malang periode 2019-2024 berjuang keras. Lebih dari menjalankan tugas utama, pengawasan, legislasi dan penganggaran. Juga mewujudkan DPRD yang hadir dan dipercaya rakyat. Kepemimpinan yang solid, DPRD Kota Malang akhirnya mewujudkan cita-cita itu. Spirit from zero to hero pun terwujud.
DPRD Kota Malang dinahkodai I Made Riandiana Kartika SE MM. Sebagai ketua dewan, Made dibantu tiga wakil ketua. Masing-masing, Wakil Ketua I, H Abdurrochman SH, Wakil Ketua II H Asmualik ST dan Wakil Ketua III Rimzah SIP. Ini komposisi pimpinan ideal. Sebab kebersamaannya sangat kuat, solid walau memiliki warna politik berbeda.
Perbedaan partai politik (parpol) bukan hambatan memajukan kinerja DPRD Kota Malang. Bahkan menguatkan semangat kolektif kolegial pimpinan dewan.
Itu karena Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika SE MM matang dalam mengelola kepemimpinan politik. Bagi Made, esensi berpolitik adalah mengelola segala kepentingan menjadi kebersamaan menuju tujuan yang sama. Rakyat sejahtera.
“Semua kepentingan dikelola, diatur secara bersama-sama agar bagaimana menjadi seimbang. Nah ini yang penting,” kata Made.
Made memiliki kemampuan mengelola kepentingan politik dengan sangat baik. Sudah matang. Ia telah melewati proses panjang di parpolnya, PDI Perjuangan. Yakni lebih dari 20 tahun.
“Ada proses kaderisasi dalam rentang waktu panjang yang saya ikuti. Dari wakil ketua ranting, badan pemuda olahraga, wakil ketua DPC sampai ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang. Mengikui kaderisasi pratama, madya dan bimtek-bimtek di partai yang mematangkan saya,” katanya.
“Di partai saya, di PDI Perjuangan juga mengharuskan kadernya turun ke masyarakat, dianjurkan menjadi pengurus RT dan RW. Sehingga berinteraksi dengan masyarakat,” sambungnya. Itulah yang membawa Made makin menemukan makna esensi berpolitik untuk kesejahteraan masyarakat. Mengelola kepentingan agar seimbang.
“Nah di DPRD Kota Malang ini sangat prural. Karena ada 10 parpol yang tergabung dalam enam fraksi, tentu saja warna ini kalau tidak disatukan dalam bingkai kepentingan NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 kemudian dikecilkan lagi karena kita berada di Kota Malang, kepentingan masyarakat Kota Malang warna yang berbeda itu harus menjadi satu merah putih,” papar Made.
Di sinilah ia berjuang keras mewujudkan konsep keseimbangan dan mengelola kepentingan. Bagi Made, di tengah kepentingan yang luas tak boleh ada yang dominan.
“Namun bagaimana semangat kolektif kolegial bisa dibangun, semangat kepentingan partai disatukan di fraksi yang muaranya semua pasti tujuan yang ideal untuk kepentingan masyarakat,” kata Made.
Ketika awal menjadi ketua dewan, ia melihat ada kesamaan di semua anggota dewan. Yakni melakukan yang terbaik demi kepentingan publik.
“Tinggal bagaimana mengelola kepentingan itu yang muaranya untuk kepentingan masyarakat tapi tidak menonjolkan golongan atau kelompok,” kata alumnus S1 Ekonomi Universitas Gajayana Malang itu.
Sehingga lanjut Made, bisa mengembalikan dan menjaga marwah DPRD. Ini memang butuh kerja luar biasa. Sebab Made dan 44 anggota dewan lainnya harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD.
“Lembaga ini pernah berada di titik minus, bukan zero lagi. Tapi kami menganggap mulai dari titik nol, bagaimana masyarakat percaya kepada dewan, tentu saja ini harus lewat kinerja,” katanya.
Nah kinerja itulah menurut Made bukan kinerja parpol. Bukan pula kinerja orang per orang. Namun kinerja DPRD Kota Malang lewat alat kelengkapan dewan, pimpinan, komisi dan badan-badan di dewan.
“Dari sini kami sharing di awal. Kami ketua-ketua parpol berkumpul bagaimana kebersamaan dibangun. Kebersamaan dibangun jika ada sharing kepemimpinan,” kata Made.
Contohnya lanjut dia, karena Ketua Badan Anggaran (Banggar) dan Ketua Badan Musyawarah (Bamus) ex officio ketua dewan yang adalah Ketua PDI Perjuangan, maka Made yang juga Ketua PDI Perjuangan membuat keputusan bijak. Yakni melepas ketua Badan Kehormatan.
“Saat itu saya sebagai ketua PDI Perjuangan ambil keputusan memberikan kepada Gerindra yang belum mendapat pimpinan komisi. Gerindra yang seharusnya mengambil salah satu ketua komisi tapi karena Golkar juga memiliki lima kursi akhirnya Gerindra mendapat Ketua Badan Kehormatan,” jelas Made. “Komisi A dipimpin Golkar, Komisi B diketuai PKS, Komisi C dipimpin PKB dan Komisi D dipimpin PDI Perjuangan,” lanjut alumnus Pascasarjana Universitas Gajayana ini.
Kemudian satu fraksi lagi yang belum mendapat pimpinan. Yakni Fraksi Damai yang kini menjadi Fraksi Damai Demokrasi Indonesia diberi mandat sebagai Ketua Bapemperda. Untuk diketahui, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia (Fraksi DDI) terdiri dari PAN, Demokrat, Nasdem, Perindo dan PSI. Partai-partai tersebut tak bisa membentuk fraksi sendiri karena syarat bentuk satu fraksi minimal satu parpol memiliki empat orang anggota dewan. Sementara lima parpol itu memiliki anggota dewan kurang dari empat orang.
“Dengan semangat sharing, semangat berbagi, kami (PDI Perjuangan) mengalah. Itu demi semua fraksi ada di pimpinan lembaga DPRD Kota Malang. Begitu juga keanggotaan di badan-badan diisi secara proporsional. Sehingga semua fraksi punya pimpinan dan anggota di semua alat kelengkapan dewan,” urainya.
Komitmen kebersamaan yang dibangun itu maka hak dan kewajiban pun seimbang. Menurut Made, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama karena sama-sama anggota dewan.
“Sama-sama berangkat dari pilihan masyarakat, tidak ada suara terbanyak tidak ada suara yang sedikit. Semangatnya semangat kebersamaan,” tandas dia.
Dengan begitu, solid tak sekadar jargon. Namun menjadi kenyataan di dewan. Pihaknya pun menegaskan bahwa yang menjadi semangat perjuangan di dewan yakni kepentingan DPRD.
“Apa itu kepentingan DPRD? Tentu saja wakil rakyat wajib melayani. Melayani bagaimana? Kita buka ruang berkomunikasi dan melakukan yang terbaik kepada yang kita wakili yakni masyarakat Kota Malang,” tegas wakil rakyat dari Dapil Lowokwaru ini.
Berbagai dampak positif pun mulai dirasakan. Salah satunya program Pokok Pikiran (Pokir) dewan. Pokir ini menjadi titik balik dewan. “Sebelumnya (dewan) pernah terjatuh atau tergelincir terpeleset karena pokir yang menjadi grativikasi sehingga terjadilah kasus. KPK masuk di DPRD Kota Malang lewat grativikasi pokir,” ungkapnya.
Kini dewan dalam kepemimpinan Made justru Pokir menjadi kekuatan baru. Serap aspirasi masyarakat diwujudkan, program direalisasikan lewat Pokir. “Anggota dewan punya hak yang namanya Pokir yang berasal dari aspirasi masyarakat. Pokir inilah yang harus diperjuangkan dan masyarakat pun sudah merasakannya,” jelasnya.
Diawal penyusunan APBD 2020 pada tahun 2019, alokasi anggaran Pokir sekitar Rp 24,5 miliar. Saat awal, Made merasa jumlah tersebut cukup. Begitu masuk tahun kedua di tahun 2021, alokasi anggaran Pokir diangka Rp 37,8 miliar. Kendati jumlahnya mengalami kenaikan, dewan mulai kewalahan. Usulan warga makin bertambah. Di tahun ketiga dewan peride ini, jumlah anggarannya naik menjadi Rp 72 miliar.
“Itu menandakan kepercayaan masyarakat. Masyarakat lebih percaya kepada dewan, percaya sehingga menitipkan aspirasinya melalui Pokir. Ini menunjukan bahwa peran dewan sekarang benar-benar diharapkan untuk memperjuangkan aspirasi mereka,” kata Made.
Fase menjaga marwah dewan terus dilakukan. Sarana lainnya menjaga penampilan. Setiap melaksanakan tugas resmi, semua anggota dewan wajib berseragam DPRD lengkap dengan PIN dewan.
“Seragam tanda bahwa kita di dewan satu kesatuan yang solid, tidak ada perbedaan antara pimpinan dan anggota seragamnya sama. Ketika udah seragam maka pemikiran dan hati harus sama. Dengan dasar itu, 45 anggota dewan sepakat untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kebersamaan makin kuat,” beber Made. (red/inforial)
