Begini Besarnya Perhatian Kemenag Terhadap Kesejahteraan Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan

SekarangAja, JAKARTA– Ini bukti perhatian Kementerian Agama (Kemenag) terhadap  kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan. Kemenag mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 9,6 triliun dari Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027. Usulan anggaran itu  untuk peningkatan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan.

Usulan tersebut  dipaparkan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP-KL) Tahun 2027. 

Menag Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) TA 2027, Kemenag memfokuskan alokasi pada dua klaster utama. Yakni Pendidikan dan Penurunan Kemiskinan melalui Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) Bantuan Sosial Terintegrasi.

“Dalam penyusunan Pagu Indikatif TA 2027 pada aplikasi KRISNA-RENJA K/L, Kementerian Agama telah mengalokasikan dukungan PKPN sebesar Rp19,08 triliun. Kebutuhan prioritas ini pada prinsipnya telah terpenuhi secara penuh demi memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam program yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Menag Nasaruddin Umar.  

Dari total anggaran prioritas nasional tersebut, porsi terbesar sebesar Rp 9,6 triliun diarahkan untuk program Peningkatan Kesejahteraan Guru. Itu termasuk di dalamnya insentif dan tunjangan profesi bagi guru serta dosen non-ASN, hingga tunjangan khusus guru di daerah 3T. Selain itu, Kemenag juga mengalokasikan Rp 3,71 triliun untuk penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah.

Rapat kerja tersebut diakhiri dengan penandatanganan lembar kesimpulan, di mana Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif TA 2027 serta seluruh usulan tambahan anggaran yang diajukan. Anggota dewan dijadwalkan akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama para pejabat Eselon I Kementerian Agama guna mengawal akuntabilitas dan memastikan pemenuhan anggaran layanan umat ini dapat terwujud secara berkeadilan. (red)