Komisi B DPRD Kota Malang Terus Dorong Penerapan e-Retribusi Pasar

SekarangAja, MALANG– Komisi B DPRD Kota Malang mengapresiasi digitalisasi manajemen pasar yang mulai dilakukan Pemkot Malang. Saat ini, berlangsung pendataan berbagai aspek pasar seperti jumlah pedagang, jumlah dan luasan lapak, hingga alamat pedagang tengah dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi khusus.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyampaikan bahwa proses input data tersebut masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini. Berdasarkan perkembangan terkini, baru 10 pasar yang datanya berhasil diinput dari total 26 pasar yang ada di Kota Malang.

“Proses pendataan memang masih berjalan. Update terakhir yang kami terima dari Pemkot Malang, baru 10 pasar yang sudah terinput. Sementara target kami seluruh 26 pasar bisa selesai pada akhir tahun ini,” terang Bayu.

Dengan progres tersebut, Bayu memperkirakan penerapan sistem e-retribusi pasar secara penuh baru dapat dilaksanakan pada tahun 2027. Ia mengakui bahwa proses pendataan cukup kompleks karena adanya perbedaan data antara versi pedagang dan dinas terkait. Meski demikian, pihaknya berharap setidaknya sistem e-retribusi dapat segera dijalankan terlebih dahulu.

“Selain meminimalisir kebocoran retribusi, juga sekaligus sebagai uji coba. Jadi misal 10 pasar dulu menerapkan e-Retribusi Pasar, tidak apa apa, yang penting berjalan dulu. Jadi bisa sebagai uji coba dan bisa dievaluasi,” jelasnya.

Menurutnya, dalam waktu dekat Komisi B akan kembali mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk membahas kemungkinan penerapan e-retribusi secara bertahap tersebut.

Apabila memang itu memungkinkan, pelaksanaan e-Retribusi Pasar secara bertahap paling cepat kemungkinan dapat dilakukan saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), mengingat masih diperlukan pengadaan sarana pendukung seperti perangkat pembayaran berbasis QRIS. Namun setidaknya, hal ini bisa menguatkan komitmen untuk mencegah kebocoran PAD dari retribusi pasar yang diduga berlangsung selama ini.

Ia menyebut, dari 26 pasar rakyat di Kota Malang seharusnya diperkirakan mampu menghasilkan sekitar Rp 16 miliar. Namun pada tahun 2025, capaian retribusinya belum memenuhi target yang ditetapkan jauh dari potensi yang ada. Yakni tidak sampai Rp 9,5 miliar.

“Jadi digitalisasi manajemen pasar ini penting agar bisa transparan sehingga memudahkan dalam evaluasi dan pengambilan kebijakannya,” katanya. (red)