Menag Komitmen Perhatikan Madrasah dan Sekolah Keagamaan, Usulkan Tambahan Anggaran Rp 24,8 Triliun

SekarangAja, JAKARTA– Pemerintah terus menguatkan komitmennya untuk memperkuat satuan pendidikan binaan Kementerian Agama. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen  tersebut.  Menag Nasaruddin Umar mengaku telah mengajukan usulan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp 24,8 triliun. Tambahan anggaran difokuskan pada upaya memperjuangkan kesetaraan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Hal  tersebut disampaikan Menag Nasaruddin Umar dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Bidang Pendidikan yang digelar secara daring bersama Kemenko PMK pada Sabtu (4/4/2026).

“Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara Madrasah dan sekolah umum. Kita ingin memastikan pendidikan keagamaan berjalan beriringan dengan semangat Asta Cita serta direktif Bapak Presiden dalam mencetak generasi unggul yang berkualitas,” kata  Menag Nasaruddin Umar.

Ia merinci bahwa usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan pada sejumlah program strategis. Di antaranya Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp 13,7 triliun, Digitalisasi Pembelajaran sebesar Rp 10,9 triliun, Bantuan Buku Tulis Gratis sebesar Rp 159 miliar, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp 22,9 miliar.

“Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka,”  jelasnya.

Fokus utama usulan ini salah satunya adalah perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) yang mendesak. Anggaran revitalisasi sebesar Rp 13,7 triliun direncanakan menyasar 7.131 lembaga satuan pendidikan, yang terdiri dari 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, sembilan sekolah Hindu, dan delapan sekolah Buddha.

Menag Nasaruddin Umar menyoroti kondisi bangunan madrasah yang saat ini masih banyak membutuhkan perbaikan serius. Menurutnya, kualitas sarpras adalah cerminan keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.

Hal lain yang menjadi sorotan Menag Nasaruddin Umar adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jangkauan MBG di lingkungan madrasah dan pondok pesantren baru mencapai 10-12 persen, jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai 80 persen.

“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan,” ujar Menag Nasaruddin Umar.

Ia juga menambahkan bahwa pondok pesantren memiliki ekosistem yang paling siap dalam menjalankan program MBG. “Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” pungkasnya.

Menag Nasaruddin Umar berharap usulan anggaran ini dapat dipahami dan disetujui demi mengakselerasi peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui jalur pendidikan keagamaan yang unggul dan inklusif. (red)