DPRD Kota Malang Desak Evaluasi SPPG Penyedia MBG

SekarangAja, MALANG– Ramainya kasus menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang yang menyediakan makanan kurang layak membuat Komisi B DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang melakukan evaluasi.

Kasus yang belum lama terjadi, yakni ditemukannya belatung dalam salah satu menu makanan MBG di salah satu sekolah di wilayah Lowokwaru Kota Malang harus menjadi bahan evaluasi. Khususnya bagi sektor jasa dagang makanan dan minuman. Ini ditegaskan Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji.

“Kasus ini menjadi bahan pertimbangan pentingnya pengawasa ketat dalam proses pengolahan hingga distribusi makanan. Di sektor perdagangan kita yang besar ini, ini harus jadi perhatian bukan hanya untuk MBG saja,” papar Bayu.

Politisi PKS ini mengatakan program MBG merupakan program nasional yang masih tergolong baru sehingga pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Namun kasus yang banyak ditemukan, tidak hanya di Kota Malang  adalah sebuah bola evaluasi besar.

Menurut Bayu, jika hal seperti ini ditemukan dalam Program MBG, bagaiamana dengan distribusi makanan yang tidak dalam program MBG? Apakah tidak diawasi ketat atau seperti apa. Ini pertanyaan yang bisa menjadi bahan untuk evaluasi.

“MBG ini program nasional dan sesuatu yang baru. Saya sebagai pelaku usaha katering saja, ketika menyelenggarakan pesanan sampai 500 kotak, kadang juga masih bingung. Pengawasan terhadap jasa-jasa pengolahan makanan memang perlu ditingkatkan,” tutur wakil rakyat dari Dapil Klojen ini.

Menurut dia, kondisi tersebut bisa memunculkan berbagai persoalan di lapangan jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik. Bahkan dalam beberapa kasus, ditemukan pula insiden keracunan makanan.

Bayu  menegaskan tanggung jawab utama pengawasan berada pada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pihak yang mengoordinasikan penyediaan makanan dalam program tersebut.

“Ini memang menjadi tanggung jawab kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pihak yang mengoordinasikan penyediaan makanan dalam program tersebut. Ini memang menjadi tanggung jawab kepala SPPG. Itu yang harus benar-benar diawasi,” katanya.

Bayu menilai ditemukannya belatung pada makanan menunjukkan adanya persoalan pada sistem kontrol kualitas. Menurutnya, rantai pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bahan baku yang datang hingga proses penyimpanan makanan sebelum didistribusikan.

Ia menjelaskan dalam penyelenggaraan katering skala besar, terdapat beberapa tahapan krusial yang harus diperhatikan, yakni penerimaan bahan makanan, proses pengolahan, hingga penyimpanan sebelum makanan didistribusikan.

“Kami akan segera koordinasi dengan mitra kami, Diskopindag (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan), kami akan tegaskan lagi pengawasan-pengawasan usaha-usaha makanan minuman catering dan sebagainya seperti apa saat ini dan bagaiamana bisa mengawasi lebih kedepannya,” pungkas anggota dewan dua periode ini. (inforial/cia)