Kemenpar Rilis Kajian Strategis Konektivitas Udara untuk Perkuat Daya Saing Pariwisata
JAKARTA– Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mempublikasikan kajian terbaru mengenai penguatan pariwisata Indonesia melalui pemanfaatan konektivitas udara dalam publikasi ilmiah Tourism Snapshot Vol. 1 No. 3 Tahun 2025.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini M. Paham, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025) hari ini menjelaskan kajian yang dirilis mengusung tema “Daya Saing Pariwisata Indonesia melalui Konektivitas Udara dan Performansi Pasar.”
Publikasi ini menghadirkan potret komprehensif mengenai peran konektivitas udara, pemetaan pasar internasional, serta strategi distribusi wisatawan menuju 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR).
“Data menunjukkan sebanyak 82 persen wisatawan mancanegara masuk melalui jalur udara, dengan Jakarta dan Bali menjadi dua super hub utama yang menampung lebih dari 81 persen trafik internasional. Ketimpangan ini menegaskan perlunya strategi konektivitas yang lebih merata untuk mengoptimalkan destinasi prioritas lainnya,” kata Martini.
Asisten Deputi Manajemen Strategis Kemenpar, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, menambahkan bahwa analisis data Amadeus menunjukkan adanya kesenjangan antara minat pencarian dan realisasi perjalanan dari pasar utama seperti Jepang, Tiongkok, India, Rusia, dan Amerika Serikat. Kondisi ini berkaitan erat dengan minimnya penerbangan langsung menuju sejumlah Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) terutama di kawasan timur Indonesia.
“Di banyak destinasi prioritas, wisatawan harus menempuh waktu transit yang panjang akibat terbatasnya akses langsung. Karena itu, penguatan sistem hub dan pembukaan rute langsung menjadi faktor penting untuk persebaran wisatawan yang lebih merata,” kata Dewi.
Dewi juga menegaskan kajian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi konektivitas udara. Yakni keterbatasan kapasitas operasional maskapai, kesenjangan infrastruktur penunjang, serta siklus investasi yang belum selaras antara maskapai, pemerintah, dan dunia usaha.
“Melalui publikasi ini, kami menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat aksesibilitas udara, membuka pasar baru, dan memastikan kualitas layanan transportasi yang mendukung peningkatan daya saing pariwisata nasional,” ujarnya. (red)
