Sinergi DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang Kawal Konsultasi Pembangunan Pasar Besar Malang di Kemenkeu

SekarangAja, MALANG–Sinergi  Wali Kota Malang  Wahyu Hidayat dan DPRD Kota Malang terus dikuatkan  untuk meyakinkan pemerintah pusat dalam pembangunan Kota Malang. Salah satunya nasib pembangunan Pasar Besar  Malang.  

Salah satu langkah konkret yang dilakukan, Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang melakukan audiensi, konsultasi sekaligus pemaparan rencana penanganan Pasar Besar Malang kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (6/3/2026) hari ini.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS menjelaskan persoalan pembangunan Pasar Besar Malang memang harus dikawal sampai tuntas. Begitu juga perlu sinergi untuk mencari solusinya.

“Saya dan juga teman-teman di Komisi B ikut mengawal ini. Kami ingin paparan bersama dengan Pemkot Malang tersampaikan ke kementerian. Teman-teman DPRD Kota Malang sejak awal mengawal permasalahan ini dan juga memiliki pendapat yang asalnya dari masyarakat juga,” kata Mia, sapaan akrab Amithya Ratnanggani Sirraduhita SS.

Untuk diketahui, dalam audiensi di Kementerian Keuangan, hadir juga jajaran perangkat daerah terkait. Yakni Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) serta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan lainnya.

Mia menyampaikan selama ini melalui Komisi B berbagai audiensi, cek lapangan, rembukan dan fasilitasi komunikasi yang sudah dilakukan. Tujuannya untuk bisa memberikan solusi terbaik kepada para pedagang di PBM.

Dengan audiensi dengan Kementrian Keuangan RI, yakn melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko diharapkan Pemkot dan DPRD Kota Malang mendapat arahan yang jelas.

“Tentu dipaparkan kondisi terkini seperti apa, masalah atau konflik sosial yang ada di dalamnya semua dipaparkan. Kami berdiskusi mengenai potensi-potensi pembiayaan, lalu risikonya seperti apa. Dan solusi seperti apa yang bisa diterapkan Pemkot Malang untuk bisa melanjutkan rencana ini kedepan,” kata Mia yang juga Ketua PDI Perjuangan Kota Malang ini.

Sementara itu  Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa audiensi ini menjadi salah satu strategi di tengah keterbatasan anggaran daerah. ‘’Bersama Ketua DPRD dan Komisi B DPRD Kota Malang kami melakukan audiensi, konsultasi sekaligus paparan terkait Pasar Besar Malang kepada Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Malang memperoleh sejumlah masukan terkait opsi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR, Heri Setiawan menjelaskan bahwa skema KPBU dapat menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam penanganan Pasar Besar Malang. Melalui mekanisme tersebut, proyek akan diproses sesuai tahapan KPBU hingga nantinya diperoleh Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang akan bermitra dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemkot Malang juga didorong untuk segera mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan agar proses penilaian dapat dilakukan lebih lanjut, dengan mempertimbangkan kesiapan proyek serta kekuatan fiskal daerah.

Dalam implementasi skema KPBU terdapat beberapa faktor penting yang menjadi perhatian. Antara lain kejelasan aliran pendapatan (revenue stream) bagi badan usaha, kesiapan lahan, spesifikasi layanan yang dihasilkan, serta kemudahan perizinan.

Selain itu, pemerintah pusat juga menyediakan dukungan pembiayaan berupa Viability Gap Fund (VGF) yang dapat membantu meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan pasar, dukungan tersebut dapat membantu menjaga agar skema pembiayaan tetap berimbang sehingga keberlanjutan usaha para pedagang tetap menjadi perhatian utama. (inforial/cia)