Sikapi Pengurangan TKD, DPRD Kota Malang Perketat Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
MALANG– DPRD Kota Malang memastikan akan awasi kerja dan capaian hasil kerja perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya dalam kinerja tahun 2026 mendatang.
Terutama agar menghasilkan cara yang lebif efektif dan kreatif untuk menghasilkan PAD lebih baik. Ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi. Ia menegaskan ini berhubungan erat dengan kelancaran pembangunan daerah khususnya untuk kebutuhan infrastruktur di 2026.
“Dan ini kami tegaskan untuk menghadapi berkurangnya TKD (Transfer Keuangan ke Daerah) dari pemerintah pusat. Karena akan dikurangi maka kami meminta perangkat daerah sumber PAD juga harus kreatif dan inovatif,” tegas Dito.
Pria yang juga Ketua Fraksi Nasdem PSI ini mendorong hal tersebut juga kepada BUMD yang ada di Kota Malang. Tidak hanya perangkat daerah, BUMD pun harus berpikir keras untuk lebih banyak berkontribusi bagi Kota Malang.
Pasalnya BUMD juga mendapat share modal menggunakan APBD. Maka dari itu diharapkan kontribusi yang lebih maksimal.
“Tidak hanya infrastruktur dan pembangunan fisik yang dibutuhkan tapi juga khususnya untuk membiayai kebutuhan kesejahteraan masyarakat dan memberikan layanan publik yang optimal kepada masyarakat,” tegas Dito.
Dia mencontohkan sumber PAD yang masih potensial dan bisa digenjot. Yakni di sektor retribusi parkir dan juga pajak parkir. Ini dianggap bisa dioptimalkan. Target dari retribusi parkir tahun di 2026 Rp 15 miliar.
Hal ini harus tercapai dan diminta melampui target karena potensial untuk dioptimalkan lagi, sesuai dengan kajian potensi yang ada.
“Salah satunya yang kami sarankan adalah buat lokasi parkir khusus lagi di kawasan dengan aktivitas yang padat. Kawasan-kawasan perguruan tinggi itu potensial,” pungkas Dito. (inforial/cia)
