Sepakati Perda PUG, Ini Catatan DPRD Kota Malang
MALANG–DPRD Kota Malang sepakti Ranperda Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi perda dalam rapat paripurna, Selasa (15/7/2025) hari ini. Sejumlah catatan disampaikan fraksi-fraksi. Di antaranya menekankan pada isu-isu strategis di lapangan yang perlu diperhatikan.
Salah satunya disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Jubir Fraksi PDI Perjuangan, Anastasia Ida Soesanti menyampaikan fraksinya mendorong optimalisasi peran stakeholders dalam pelaksanaan PUG.
“Kami juga mendorong dibentuknya tim pengawas secara jelas, memiliki payung hukum dan memiliki tugas, fungsi serta kewenangannya terhadap pengawasan PUG dalam pelaksanaan evaluasi makro berdasarkan RPJMD dan rencana kerja perangkat daerah,” tegas Ida.
Jubir Fraksi Golkar, Kartika mencatat Ranperda PUG menyebut pembinaan di tingkat kecamatan dan kelurahan, tetapi tidak menjelaskan strategi atau panduan teknisnya.
Maka Fraksi Partai Golkar menyarankan agar dibuat Perwal atau Juknis sebagai modul pembinaan yang terstandardisasi untuk kelurahan, kecamatan yang melibatkan pihak PKK, posyandu, karang taruna, dan tokoh masyarakat agar pelaksanaan PUG dapat terlaksana dengan kondusif, baik dan terstruktur.
Fraksi Damai juga mencatat bahwa yang masih menjadi isu yang berkelanjutan dan mengancam perempuan di seluruh dunia adalah Kekerasan Berbasis Gender (KGB) dengan prosentase sebesar 30 persen perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual.
“Sehingga fraksi Damai DPRD Kota Malang memberikan saran untuk menggalakkan dan sosialisasi dalam upaya peningkatan kesadaran dalam upaya pencegahan serta penanganan KGB,” tutur Ketua Fraksi Damai DPRD Kota Malang Drs H Imron.
Fraksi PKS juga turut mendorong agar Pemkot Malang dapat melakukan pengembangan kapasitas SDM perempuan dan kelompok marginal lainnya melalui pelatihan, pendampingan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan di Kota Malang. (inforial/cia)
