Selesai Bahas LKPJ Wali Kota Tahun 2024, DPRD Kota Malang Beri 22 Rekomendasi
MALANG– DPRD Kota Malang memberi 22 rekomendasi yang harus diperhatikan Pemkot Malang terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun 2024. Ini ditegaskan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan dan Pengambilan Keputusan DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2024, Rabu (16/4/2025) siang ini.
DPRD Kota Malang melalui Pansus LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2024 DPRD Kota Malang memberikan sebanyak 22 rekomendasi sebagai catatan. Ini ditegaskan Ketua Pansus Pembahasan LKPJ Wali Kota Malang Tahun 2024, Danny Agung Prasetyo.
“Rekomendasi ini sebagai hasil dari tugas pengkoordinasian pembahasan dan penyusunan Rekomendasi DPRD. Poin pertama DPRD Kota Malang mendorong agar bagian Hukum Pemerintah Kota Malang selalu mengawal dan menindaklanjuti Peraturan Daerah yang belum memiliki Peraturan Wali Kota Malang sehingga peraturan daerah dapat dilaksanakan,” tegas Danny.
Rekomendasi lainnya berkaitan pula pada kerja Satpol PP. Yang diharapkan berkoordinasi dan menjalin sinergitas dengan perangkat daerah lainya.
DPRD Kota Malang juga mendorong Pemkot Malang melakukan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) dengan maksimal. Dan rekomendansi lainnya.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menambahkan bahwa catatan-catatan rekomendasi agar diperhatikan dan menjadi bahan evaluasi eksekutif Kota Malang.
“Harapannya apa yang direkomendasikan ini ditindaklanjuti serius. Salah satunya rekomendasi kami pengelolaan pajak dan retribusi. Kami ingin ada penguatan sistem transparan, akuntabel dan terintegrasi. Ada juga soal sertifikasi penertiban asset dan lainnya,” sapaan Mia sapaannya.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan legislatif. Ia menekankan penguatan kerja dan inovasi pada perangkat daerah pada penggunaan anggaran APBD Kota Malang di Tahun Anggaran 2025 ini. (inforial/cia)
