Rawan Kasus DBD, Ini Pesan Komisi D DPRD Kota Malang
KOTA MALANG– Upaya pencegahan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Malang menjadi perhatian Komisi D. Khususnya di musim penghujan di Kota Malang seperti saat ini. Pemkot diharapkan kembali mengaktifkan Kader Jumantik.
Ini disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman. Ia mengatakan kader Juru Pemantik Jentik (Jumantik) sudah lama tidak terdengar gaungnya. Padahal peran mereka sangat penting.
“Jumlah kasus DBD akhir-akhir ini di seluruh daerah memang meningkat dan dapat perhatian. Di Kota Malang laporannya juga begitu. Apalagi ini sudah musim hujan dan tidak menentu cuacanya. Ini perlu diperhatikan,” papar Fuad sapaannya.
Ia menyampaikan perlu adanya pendataan kembali kader-kader Jumantik di Kota Malang. Dimana idealnya dalam satu rumah, ada satu kader. Hal ini penting agar masyarakat teredukasi tentang ilmu pencegahan DBD.
Setelah didata maka akan diketahui kebutuhan dan kendala yang mungkin ditemui warga. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi kedepan bagi perangkat daerah terkait. Tindakan selanjutnya menangani kasus dan lokasi kasus yang muncul.
“Puskesmas juga harus siaga, jika ada indikasi agar cepat tangani. Banyak warga tidak tahu kalau mereka kena DBD. Ketika parah baru cari tahu. Nah ini yang harusnya diperhatikan ya. Teman-teman puskemas, perangkat wilayah kami dorong selalu siaga,” tegas politisi PKS ini.
Hal yang sama disampaikan anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi. Ia mendorong pemda menggelorakan gerakan kesehatan masyarakat. Yang dimasifkan lagi di tingkat lingkungan masyarakat sebagai antisipasi pencegahan DBD.
Ia menyarankan adanya program pemberantasan sarang nyamuk secara massif di Kota Malang. Yang melibatkan pemda dan juga masyarakat di lingkungan masing-masing. “Ini perlu karena warga juga harus diajak dan bersihkan lingkungannya sendiri. Memang perlu ada gerakan massif pemberantasan sarang nyamuk. Harapannya bisa dilakukan segera,” tegas politisi Golkar ini.
Ia juga meminta Pemkot Malang tetap menjaga program Universal Health Coverage (UHC). Sebab diakui sudah semakin baik dan mudah bagi masyarakat. Akan tetapi masih terlihat warga mengeluh lantaran belum menjadi peserta.
Hal ini diakuinya hanya disebabkan ketidaktahuan warga. Suryadi meminta perangkat daerah terkait bisa kembali turun ke masyarakat. Untuk memberi pemahaman bahwa mengurus program Jaminan Kesehatan tidak susah.
“Karena sekarang semuanya di kelurahan saja sudah bisa urus. Mereka yang bermasalah dan belum jadi peserta kebanyakan hanya tidak tahu saja cara urus. Nah ini perlu diperhatikan lagi, agar kedepan pemkot bisa lebih gencar memberi edukasi. Karena kami di DPRD sudah mengalokasikan anggaran UHC dan akan aman selama tahun ini,” pungkas dia. (inforial/ran)
